Ketua DPR Bambang Soesatyo membacakan surat dari Presiden Joko Widodo mengenai hasil kajian pemindahan ibu kota baru.
Hal tersebut dibacakan ketika Rapat Paripurna DPR RI ke IV masa persidangan 1 tahun 2019-2020 di Kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Dikutip dari Tribunnwes.com, surat tersebut berisi hasil kajian dan permohonan dukungan atas pemindahan ibu kota baru.
“Kami beritahukan kepada pimpinan dewan, bahwa telah menerima surat dari presiden nomor R34/PRES/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019, perihal penyampaian hasil kajian dan permohonan dukungan pemindahan ibu kota," kata Pimpinan Sidang, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Baca: Betulkah Lahan Ibu Kota Baru Milik Prabowo Subianto, Prabowo Sudah Setuju Ibu Kota Pindah sejak 2014
Baca: Reaksi Ketua Komisi II DPR Terhadap Pemindahan Ibu Kota Baru, Zainudin Amali: Presiden Berani
Baca: Ibu Kota Baru, Ini Perbandingan Luas Penajam Paser Utara/Kutai Kartanegara dengan Jakarta
Bambang mengatakan bahwa surat tersebut nanti akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Pimpinan.
Sesuai dengan keputusan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib, maka surat tersebut akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Pembacaan surat kajian pemindahan ibu kota baru itu, seperti yang disampaikan sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, kemarin.
Surat tersebut hanya pemberitahuan kajian mengenai pemindahan ibu kota, bukan naskah akademik atau usulan RUU Pemindahan ibu kota.
Sehingga tidak ada pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Baca: Obyek Wisata yang Wajib Dikunjungi Saat Liburan ke Ibu Kota Baru Penajam Paser Utara
Baca: Soal Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur, Prabowo Setuju, Sandiaga Uno Pertanyakan Urgensi
Baca: Liburan ke Ibu Kota Baru Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Ini Ragam Wisata yang Patut Dicoba
Dikutip dari Kompas.com, sebanyak 80 anggota DPR yang hadir tidak menukas penyampaian surat kajian ibukota baru dari Presiden Jokowi.
Berdasarkan catatan kehadiran Rapat Paripurna DPR RI ke IV ditandatangani oleh 282 dari 560 anggota DPR RI.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh 10 fraksi yang ada di DPR.
"Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR, daftar hadir telah ditandatangani oleh 282 dari 560 anggota DPR RI dan dihadiri dari selueuh fraksi yang ada di DPR RI,” UJAR Ketua DPR RI tersebut.
“Dengan demikian kuorum telah tercapai. Perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna ke-4, masa sidang pertama tahun 2019-2020 dan dibuka untuk umum," lanjut Bamsoet.
Baca: Belum Sepenuhnya Aman, Ini Potensi Bencana di Ibu Kota Baru, Sesar Gempa Aktif hingga Banjir
Baca: Ibu Kota Pindah Jadi Trending Topic di Media Sosial: Ada Meme Monas Terbang ke Kaltim
Baca: Soal Anggaran Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, Sri Mulyani : Sedang Dibahas dengan DPR
Adapun agenda rapat paripurna kali ini, yakni laporan implementasi Reformasi DPR RI.
Selain itu juga yakni, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya.
Lalu terakhir, akan ditetapkan susunan dan keanggotaan fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Sebelum Rapat Paripurna DPR RI ke IV, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, sempat menyatakan ketidaksetujuannya terkait rencana pemindahan ibu kota.
Menurut Yandri, seharusnya pengumunan resmi mengenai pemindahan ibu kota harusnya dilakukan sesudah adanya regulasi atau payung hukum.
Baca: Telan Rp 466 Triliun, Ini Sumber Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim Menurut Jokowi
Baca: Inilah 4 Kecamatan yang Diajukan ke Jokowi Jadi Lokasi Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara
Baca: Jokowi : Jakarta Tetap Jadi Prioritas Pembangunan Kota Bisnis
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menetapkan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia.
Pengumuman resmi itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Setelah lokasi ibu kota baru Indonesia diumumkan, pemerintah masuk ke tahap persiapan.
Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam kesempatan yang sama.
Pemerintah mulai mematangkan regulasi, master plan, dan desain tata ruang ibu kota baru pada 2020.
Bambang memperkirakan pemindahan ibu kota baru duimulai pada 2024.
Baca: Kasus Rasisme Asrama Papua, Polda Jatim Bakal Tetapkan Tersangka, Ada 2 Perusak Bendera Merah Putih
Baca: Masih Ingat Sosok Pat Kai di Serial Kera Sakti? Kini Telah Berusia 55 Tahun, Ini Potret Terbarunya
Baca: 5 Fakta Duet Brad Pitt dan Leonardo DiCaprio dalam Once Upon A Time in Hollywood