Langkah diplomasi yang telah dilakukan satu di antaranya ialah menyelenggarakan Indonesian Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) pada 23-24 Juli 2018 yang dihadiri oleh 14 negara kawasan Pasifik.
Selain itu, DPR RI juga ikut serta dalam Pasific Exposition pada 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru yang diadakan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru.
Dikutip dari Kompas.com, Ketua DPR RI Bambang Prasetyo mengatakan anggota DPR RI juga aktif membangun dialog dengan para tokoh politik luar negeri untuk meluruskan persepsi berbeda mereka mengenai Papua dan Papua Barat.
Bambang mengungkapkan, DPR RI turut menyampaikan berbagai pencapaian di Papua dan Papua Barat jauh berbeda dari yang dulu.
Baca: Jadwal dan Link Live Streaming Pekan Ketiga Liga Inggris Liverpool vs Arsenal Pukul 23.30 WIB
Baca: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Baca: Kronologi Pembantaian di Kapal Motor (KM) Mina Sejati, Korban Dibantai saat Tidur
“Kami sampaikan berbagai capaian pembangunan yang membuat Papua dan Papua Barat masa kini berbeda jauh dengan kondisi di masa lalu," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet melalui rilis tertulis, Jumat (23/8/2019).
Disisi lain, Masoet dan Tim DPR RI Pemantau Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan segera meminta waktu untu bertemu Presiden Joko Widodo.
Pertemuan tersebut guna melakukan rapat konsultasi membahas penyeleesaian berbagai peristiwa di Papua dan Papua Barat.
Hal tersebut sebagai langkah konkret DPR RI membantu pemerintah pusat agar kondiri di Papua dan Papua Barat bisa kembali kondusif.
Tim DPR RI Pemantau Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang terdiri dari Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat sudah berkunjung ke Surabaya.
Baca: KPK Amankan Uang Rp 130 Juta Saat Geledah Kediaman Kabid SDA Dinas PUPKP Yogyakarta
Baca: Di Hotel bareng sang Istri, Mantan Bupati Garut Aceng Fikri Justru Terjaring Razia Satpol PP
Baca: Gempa Hari Ini: BMKG Infokan Gempa 4 SR Guncang Kabupaten Bogor, Terasa hingga Sukabumi
“Sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat Papua dan Papua Barat, mereka juga ingin berbagi pemahaman, sudut pandang, dan pemikiran dengan Presiden Joko Widodo untuk membuat Papua kembali stabil," ujar Bamsoet usai menerima Tokoh Masyarakat Papua dan Papua Barat di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (22/08/19) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat yang hadir di antaranya Laksama Madya TNI (purn) Fredy Numberi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sorong sekaligus seniman Edo Kondologit, dan mantan Anggota DPR RI Simon Patrice Morin.
Turut hadir Anggota DPD RI Sabam Sirait, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim DPR RI Pemantau Otsus Papua dan Papua Barat Fadli Zon, serta Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Robert Kardinal.
Menurut Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Dan Putra Putri Tni-Polri (FKPPI), untuk menurunkan ekslasi di Papua dan Papua Barat memerlukan pengusutan hukum yang tuntas terkait peristiwa di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan kejadian yang menimpa mahasiswa Papua di Malang.
Baca: 5 Fakta Ibu Kota Baru di Kalimantan: Jokowi Bantah Menterinya hingga Reaksi Anies dan Fadli Zon
Baca: Ricuh di Jawa Timur, Mahasiswa Papua Tolak Kunjungan Apapun Termasuk DPR RI
Baca: Kasus Impor Bawang Putih, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Nyoman Dhamantra Ditangkap KPK
Jika terdapat yang melanggar hukum baik dari pihak sipil, pejabat pemerintah, maupun TNI/Polri, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Damsoet menuturkan, jika keadilan ditegakkan, perdamaian akan terwujud dengan sendirinya.
“Sebagai seorang guru bangsa, Gus Dur telah mengajarkan kepada Bangsa Indonesia bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Jika keadilan ditegakan, perdamaian dengan sendirinya akan terwujud," tutur Bamsoet.
Selain itu dirinya mengingatkan jangan sampai peristiwa yang terjadi d Surabaya dan Malang menjadi pemicu yang membuat terjadinya goncangan perdamaian di Papua dan Papua Barat.
“Bebagai upaya sudah diakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi di Papua dan Papua Barat, antara lain sampai dengan akhir 2018 lalu, pemerintah pusat telah membuka keterisolasian antar daerah dengan membuka jalan 3.103 km dari target 3.259 km di Papua dan 1.071 km yang sudah selesai di Papua Barat," papar Bamsoet.
Baca: Hari Ini dalam Sejarah: 23 Agustus 1967, Berdirinya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Baca: Disiksa Bertahun-tahun, 3 Tiga Gadis Cantik Bunuh Ayah Kandung: Namun Ada Aksi Besar Dukung Mereka
Baca: INFO Terkini Papua, Moeldoko: Dua Kelompok Tak Suka Papua Maju, Tak Ada Lagi Jualan di Luar Negeri
Jangan lupa subscribe Youtube channel TRIBUNNEWSWIKI di TribunnewsWIKI Official