Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.
"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).
Presiden enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu.
Namun, menurut Jokowi, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.
Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru.
Pemerintah baru sebatas menentukan bahwa ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.
"Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut, lokasi ibu kota baru itu berada di Provinsi Kalimantan Timur.
“Iya Kaltim, benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Sofyan masih mengunci rapat di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut.
Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.
“Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.
Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.
Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan.
Pemerintah berharap pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tapi juga menyebar ke daerah lain.
Presiden Jokowi juga berjanji pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN besar-besaran.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bantah Menteri ATR, Jokowi Sebut Lokasi Ibu Kota Baru Masih Tunggu Kajian", https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/18163741/bantah-menteri-atr-jokowi-sebut-lokasi-ibu-kota-baru-masih-tunggu-kajian?page=all.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut ibu kota baru yang diwacanakan berada di Pulau Kalimantan tidak akan berbentuk daerah otonom baru seperti kota maupun provinsi anyar.
Tjahjo menyatakan, ibu kota baru nanti akan berbentuk sebuah kawasan tempat berkumpulnya kantor-kantor kementerian dan lembaga pemerintah pusat tanpa membentuk daerah otonom.
"Usulan kami itu bukan daerah otonomi baru, bukan langsung nama provinsi baru, kabupaten baru, enggak. Itu adalah fokus seperti Putraajaya di Kuala Lumpur itu loh, ada area yang khusus untuk pemerintahan. Itu aja prinsipnya," kata Tjahjo di Kantor KPK, Kamis (22/8/2019).
Tjahjo menuturkan, ibu kota baru nanti juga tidak akan memiliki status daerah khusus ibu kota seperti yang dimiliki Jakarta saat ini.
Dengan demikian, wilayah ibu kota baru nanti juga tidak akan memiliki kepala daerah seperti daerah otonom lainnya.
"Perasaan saya enggak ada, sampai pembahasan detail tim kami yang mendengar paparan dari Bappenas, enggak ada nanti dipimpin wali kota atau oleh gubernur kota administratif, enggak ada," kata Tjahjo.
Sementara itu, Tjahjo mengaku belum tahu lokasi ibu kota baru nanti. Menurut Tjahjo, hal itu akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Saya belum tahu, saya belum bisa komentar. Saya hanya melaksanakan apa yang nanti sudah dibuat pernyataan oleh Bapak Presiden, tapi teknis persiapan semusnya dikoordinasikan oleh Pak Bambang Brodjo (Kepala Bappenas) di Bappenas," kata Tjahjo.
Menurut menteri ATR tersebut saat lokasi pasti calon ibu kota baru diumumkan Jokowi nanti, pihaknya langsung akan mengamankan kepemilikan lahan.
“Begitu diputuskan di mana lokasinya, akan kami kunci (lahannya),” ujar Sofyan.
Namun ternyata menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, ibu kota baru yang memang diwacanakan di Kalimantan tersebut tidak akan berbentuk daerah otonom baru seperti kota maupun provinsi baru.
Baca: Provinsi Kalimantan Timur
Baca: Konsep Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan Sudah Beredar, Intip Seperti Apa Penampakannya
Dilansir oleh Kompas.com (22/8/2019), Ibu kota baru nanti akan berbentuk kawasan tempat berkumpulnya kantor-kantor kementerian dan lembaga pemerintah pusat tanpa membentuk daerah otonom.
"Usulan kami itu bukan daerah otonomi baru, bukan langsung nama provinsi baru, kabupaten baru, enggak.
Itu adalah fokus seperti Putraajaya di Kuala Lumpur itu loh, ada area yang khusus untuk pemerintahan.
Itu aja prinsipnya," kata Tjahjo di Kantor KPK, dikutip TribunnewsWiki dari Kompas.com, Kamis (22/8/2019).
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa ibu kota baru nanti pun tidak akan memiliki status daerah khusus ibu kota seperti yang dimiliki Jakarta saat ini.
Dengan demikian, wilayah ibu kota baru nanti juga tidak akan memiliki kepala daerah seperti daerah otonom lainnya.
"Perasaan saya enggak ada, sampai pembahasan detail tim kami yang mendengar paparan dari Bappenas, enggak ada nanti dipimpin wali kota atau oleh gubernur kota administratif, enggak ada," imbuh Tjahjo.
Tjahjo juga mengatakan dirinya belum tahu tentang lokasi ibu kota baru tersebut.
Menurutnya masalah ibu kota baru tersebut akan langsung diumumkan oleh Presiden Jokowi.
"Saya belum tahu, saya belum bisa komentar. Saya hanya melaksanakan apa yang nanti sudah dibuat pernyataan oleh Bapak Presiden, tapi teknis persiapan semusnya dikoordinasikan oleh Pak Bambang Brodjo (Kepala Bappenas) di Bappenas," ungkap Tjahjo.
Baca: Ternyata Inilah Alasan Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan Timur
Baca: Prada DP Dituntut Seumur Hidup, Dipecat dari TNI: Prada DP Menangis di Ruang Sidang
Sebelumnya Presiden Jokowi telah meminta izin serta dukungan pemindahan ibu kota dari para anggota dewan yang hadir di sidang tahunan 16 Agustus yang diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi dikutip TribunnewsWiki dari Kompas.com.
Dalam pidatonya tersebut, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa ibu kota bukan hanya sebagai simbol identitas negara.
Namun lebih dari itu, ibu kota adalah sebuah representasi dari kemajuan suatu bangsa.
Presiden Jokowi menekankan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini merupakan usaha pemerataan dan keadilan ekonomi Indonesia serta visi dari Indonesia Maju.
"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," ungkap Presiden Jokowi.
Selain meminta izin, Jokowi juga menjelaskan rancangan dan konsep ibu kota negara di Kalimantan.
Bahwa ibu kota negara di Kalimantan nanti memiliki konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil.
Jokowi menegaskan bahwa selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.
Karena itu Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dibanding dengan pulau-pulau di luar Jawa.
“Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” kata pria asal Solo tersebut.(*)