Pemerintah telah menentukan lokasi untuk ibu kota baru Indonesia.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut lokasi ibu kota baru itu berada di Provinsi Kalimantan Timur.
“Iya Kaltim benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019), dikutip Tribunnewswiki.com, dari Kompas.com.
Namun, Sofyan masih mengunci rapat di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut.
Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.
“Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.
Menurut Sofyan, begitu lokasi pasti calon ibu kota baru itu diumumkan Presiden Jokowi, pihaknya akan mengamankan kepemilikan lahannya.
“Begitu diputuskan di mana lokasinya, akan kami kunci (lahannya),” ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri pernah mengunjungi Provinsi Kaltim pada Mei 2019.
Saat itu dia mengunjungi salah satu satu lokasi bernama Bukit Soeharto di Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.
Lokasi tersebut digadang-gadang akan menjadi lokasi ibu kota negara Indonesia.
Pemerintah pun sudah memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.
Dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar dan luas kota keseluruhan 40.000 hektar, pemerintah telah menganggarkan sebesar 33 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 446 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrasrtuktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin memperkirakan akan ada 800.000 aparatur sipil negara ( ASN) yang pindah jika ibu kota jadi dipindahkan.
“ASN pusat sudah ada datanya tinggal ibu kotanya di mana tinggal pindah.
Ya kurang lebih hampir satu juta, sekitar 800.000 (ASN) yang pindah,” ujar Syafruddin di Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Syafruddin mengatakan, 800.000 ASN yang pindah tersebut terdiri dari semua kementerian yang ada di Jakarta.
Menurut dia, para ASN harus siap jika nanti dipindah.
“Kalau semua kementerian dan lembaga pindah, ya ASN pindah.
Enggak mungkin tinggal di sini (Jakarta),” kata mantan Wakapolri tersebut.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, ibu kota baru akan dibangun dengan mengusung empat visi yaitu sebagai simbol identitas bangsa; dan smart, green, beautiful, dan sustainable.
Kemudian, modern dan berstandar internasional; serta memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Lantas, seperti apa kira-kira wilayah ibu kota baru akan dibangun?
Pertama dari aspek smart dan intelligent city.
Penerapan konsep ini akan diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur yang memudahkan pergerakan manusia dan pengolahan limbah.
Hal itu seperti integrated information system, intelligent transport system, smart water management system hingga smart waste management.
"Dulu kita selalu mengeluh, transportasi publik di Jakarta itu suka ngebut, suka berhenti sembarangan.
Masalah itu bisa diatasi kalau menggunakan smart transportation system, termasuk tadi kendaraan listrik," urai Bambang di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (22/8/2019).
Kemudian dalam konsep green city, pembangunan ruang terbuka hijau akan mencapai 50 persen dari total luas wilayah ibu kota.
Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan dan rendah karbon akan dimaksimalkan, serta efisiensi dan konversi energi terutama dengan pembangunan gedung berkonsep green building.
"Kenapa kita harus ngomong green melulu dari tadi? Singapura itu sama dengan Jakarta, panas.
Tapi mereka tidak berdiam diri.
Pohon diintensifkan, sehingga sistem penghijauan di Singapura itu bisa turun sampai 2 derajat," terang Bambang.
Dari segi infrastruktur, imbuh dia, yang akan dibangun meliputi transportasi publik, waste water treatment system/sewarage, solid waste system, drainage system, power supply and renewable energy, information and communication technology, airport dan seaport, hingga drinking water and water treatment system.
"Di sana nanti kita akan pakai tap water.
Jadi bisa minum tanpa beli air mineral.
Kenapa beli air mineral? Karena kita harus keluarkan uang dan itu mengurangi daya beli kita.
Kedua, kebanyakan yang dijual pasti botol plastik," ujarnya.
"Jadi semakin kita haus, semakin kita meningkatkan konsumsi, semakin tergerus daya beli kita, dan semakin kotor lingkungan kita," imbuh Bambang.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menyampaikan kegembiraan atas informasi penunjukkan Kaltim sebagai Ibu Kota negara Hadi mengatakan, warga Kaltim, patut bangga dan bersyukur atas keputusan ini.
Meski, rencana pemindahan Ibu Kota baru ke Kaltim memberi dampak positif dan negatif.
Untuk itu, masyarakat Kaltim harus siap bekerja keras memanfaatkan peluang positif atas pemindahan Ibu Kota baru.
"Warga Kaltim harus siap bekerja lebih keras memanfaatkan peluang postif ini," ungkap Hadi melalui pesat WhatsApp kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2019).
Hadi mengatakan, siap menjalankan perintah terkait pemindahan Ibu Kota baru.
"Kami siap menjalankan perintah selanjutnya terkait Ibu Kota baru," ungkap Hadi.
Dipilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota baru disampaikan Menteri ATR Sofyan Djalil di Jakarta usai rapat Rancangan UU Pertanahan di Kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Kamis (22/8/2019).
Sofyan tidak menyebut jelas lokasi persis karena menghindari para broker tanah.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor turut menyampaikan keyakinannya Kaltim terpilih sebagai IKN.
Karena hampir semua aspek dalam kajian Bappenas terpenuhi di Kaltim.
Adapun kajian Bappenas yang mengunggulkan Kaltim di antaranya, dekat dua bandara besar di Balikpapan dan Samarinda.
Dekat akses jalan Tol Samarinda-Balikpapan yang diperkirakan akhir tahun ini rampung.
Dekat Pelabuhan penumbang Semayang Balikpapan dan Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda.
Kaltim juga dinilai punya akses jaringan energi dan air yang memadai.
Struktur demografi heterogen.
Lokasi delineasi dilewati oleh ALKI II disekitar Selat Makasar.
Bebas bencana gempa dan kebakaran hutan.
Tidak berbatasan langsung dengan batas negara.
Memiliki ketersedian lahan dengan status APL, Hutan produksi dengan konsesi HTI dan hutan konsesi yang bebas konsesi.
Sementara, kelemahan Kaltim diantaranya rawan banjir pada wilayah yang dekat Hulu DAS dan ketersedian sumber daya air tanah rendah.