Bantuan tersebut direncanakan diberhentikan mulai Rabu (21/8/2019) malam ini, sebelumnya bantuan makanan telah lebih dulu dihentikan.
Dikutip dari Kompas.com, kemungkinan pemberhentian fasilitas untuk pencari suaka itu tidak hanya sebatas makanan dan minuman.
"Setelah tanggal 21 Agustus itu bukan makanan saja yang dihentikan, mungkin fasilitas kesehatan. Ya itu kesehatan, air bersih," ucap Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri seusai rapat pembahasan masalah pengungsi di lantai 10 DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Bantuan makanan tersebut sebenarnya sudah harus dihentikan pada 18 Agustus.
Baca: 5 Fakta Menarik Film Weathering with You karya Makoto Shinkai yang Sukses Samai film Your Name
Baca: ‘Hujan Plastik’ Terjadi di Sebuah Pegunungan Tertinggi di Amerika, Tanda Pencemaran Makin Akut
Baca: Warga Aceh Utara: Janganlah Hingga Indonesia Merdeka Ratusan Tahun Nanti Kami Masih Gunakan Air Asin
Namun Sinas Sosial DKI masih memperpanjang pendistribusian makanan.
"Kalau makan sudah hari ini selesai. Tapi sebenarnya perjanjian tanggal 18 kemarin. Tapi karena masih minta ya kami kasih," kata seorang perwakilan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat dalam acara serupa.
Mulai 21 hingga 31 Agustus 2019 para pencari suaka akan disosialisasikan untuk meninggalkan gedung eks kodim.
“Pelan-pelan kami sosialisasikan kepada mereka bahwa setelah bantuan dihentikan, silahkan Anda keluar,” ujarnya.
Setelah tidak lagi menempati gedung eks kodim, tanggung jawab atas para pencari suaka sepeuhnya dikembalikan kepada UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dan IOM (International Organization for Migration atau Organisasi Internasional untuk Migrasi).
Baca: Situasi Mulai Kondusif, Polisi Amankan 20 Demonstran di Timika
Baca: Kejuaraan Dunia 2019 : Tragis, Kevin/Marcus Terhenti di Babak Pertama, Impian Medali Emas Terkubur
Baca: Ricuh di Jawa Timur, Mahasiswa Papua Tolak Kunjungan Apapun Termasuk DPR RI
“Ya UNHCR dan IOM yang bertanggung jawab. UNHCR itu perpres kita itu. Perpres 125 itu hanya memfasilitasi kecuali ada permohonan lagi dari pimpinan,” kata Taufan.
Selain itu dia juga meminta UNHCR mencarikan tempat lain untuk para pencari suaka.
"Saya minta UNHCR mencari jalan karena setelah tanggal 31 enggak bisa lagi di situ," ucap Prasetio, Rabu.
Sedangkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tidak memiliki dana untuk membiayai para pencari suaka.
"Kami sudah 41 hari ya membantu mereka, yang kebetulan, pendanaan kami juga tidak mencukupi juga kalau terus-menerus, karena bukan apa-apa, di sini kami melihat juga, pengungsi yang sengaja datang pakai paspor ke Indonesia, tiba-tiba paspornya hilang, mereka minta suaka politik di negara tujuan ketiga," katanya.
Baca: BUKAN HOAX - LBH Pers Klaim Memang Ada Penangkapan Pengantar Makanan dan Minuman di Asrama Papua
Baca: Terkait Kerusuhan yang Terjadi di Fakfak Papua Barat, Polri Ambil Tindakan Antisipasi
Baca: Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Buruh Batam Gelar Demonstrasi
Prasetyo juga meminta UNHCR untuk menangani kelanjutan nasib dari para pencari suaka itu.
Tindakan tersebut dilakukan dengan cara memulangkan pencari suaka ke negara asal ataupun segera diberangkatkan ke negara ketiga.
"Nah di sini tadi kami menekankan kepada UNHCR dan IOM, dia siap membantu untuk memulangkan pengungsi-pengungsi ini ke negara asal, dideportasi. Karena bukan apa-apa, kemampuan kita enggak ada," katanya.
Diketahui para pencari suaka dipindahkan ke lapangan eks kodim Kalideres, Jakarta Barat, 11 Juli 2019.
Sekretaris Daerah Saefullah mengataka, gedung tersebut merupakan asset Pemprov DKI.
Lokasinya dekat Rumah Detensi Imigrasi Kalideres yang selama ini menjadi tempat penampungan para pencari suaka.
Baca: Timika Papua Mulai Kondusif, Polisi Tangkap 20 Orang Diduga Pemicu Aksi Anarkis
Baca: Aksi Pembakaran di Fakfak: Tanggapan Polri hingga Kemenkominfo Batasi Akses Internet
Sebelumnya ratusan pencari suaka mendatangi kantor IOM (International Organization for Migration) di Jalan Peralatan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (5/8/2019).
Para pencari suaka tersebut datang dari Badra Resort di Kabupaten Bintan menggunakan angkutan umum.
Mereka membawa sejumlah spanduk yang salah satunya bertuliskan "We want resettlement we are tired of unlimited waiting Times. Please understand us. Is 7 years a short time for a single refugee?. Please help us, we are also human,".
Baca: Ajak PNS DKI, Anies Baswedan Bakal Gelar Upacara HUT ke-74 RI di Pulau Reklamasi
Baca: Dampak Unjuk Rasa Rabu (21/8/2019) Pagi, Gedung DPRD Mimika Papua Barat Hangus Dibakar Massa
Beberapa lainnya juga menuliskan, “Kami mengalami gangguan mental”.
Kemudian dilanjutkan, “Menjadi pengungsi tidak pernah menjadi pilihan kami,”.
Salah satu suaka asal Sudan, Alzobier Pasha, mengatakan dirinya dan teman-temannya ingin mendapat kejelasan mengenai masa depan meeka.
"Saya sudah lima tahun di sini, ada juga rekan-rekan yang sudah tujuh tahun, kami hanya minta kepastian saja," kata Alzobier saat ditemui di sela aksi damai yang dilakukan para pencari suaka, Senin (5/8/2019).
Jangan lupa subscribe Youtube channel TRIBUNNEWSWIKI di TribunnewsWIKI Official