Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan berencana melakukan kunjungan ke Provinsi Papua.
"Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita ajak Pak Presiden ke Papua lagi untuk berdialog, berdiskusi dengan masyarakat Papua," kata Lenis, seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (20/8/2019).
Dalam melakukan kunjungan ke Papua, Jokowi akan menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat Papua dan Papua Barat.
Tak hanya berkaitan dengan dugaan praktik rasisme dan persekusi mahasiswa Papua di Surabaya dan kerusuhan di Manokwari.
Jokowi juga akan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua terkait pemerintahan peroode 2019-2024.
Baca: JANGAN Sembarang Posting soal Rusuh Papua: Diduga Picu Rusuh, 2 Akun Medsos Ini Diburu Siber Polri
"Mungkin harapan-harapan apa saja yang masyarakat Papua pikirkan, kami akan minta langsung kepada Presiden. Mudah-mudahan minggu depan atau bulan ini lah. Supaya Presiden ke Papua dan ketemu langsung dengan masyarakat Papua dan Papua Barat," ungkap Lenis, dikutip dari Kompas.com.
Lenis Kagoya juga meminta polisi untuk menindak tegas seluruh pihak yang telah melakukan persekusi berbau rasisme di Surabaya, Jawa Timur.
"Menyampaikan aspirasi di muka umum boleh. Undang-undang melindungi. Namun jangan mengkhianati sesama, apalagi nama-nama binatang, disuruh pulang lah. Itu yang membuat marah orang Papua," ujar Lenis.
Menurut Lenis permintaan maaf saja tidak cukup.
Proses hukum terhadap orang-orang yang dianggap telah melukai hati masyarakat Papua harus berjalan.
"Siapa pun yang ganggu berarti itu provokator, saya minta ditangkap,"tambahnya.
"Kita ini negara hukum dan kami butuh dihargai. Adik-adik saya saya minta jangan diganggu," ungkap Lenis.
Baca: Pasca Kerusuhan Papua Barat, Kapolda Jatim Jamin Keamanan Warga Papua
Polri berjanji akan mengusut kasus dugaan praktik rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan penyelidikan berawal dari video yang disebarkan di media sosial.
"Nanti akan kami coba dalami lagi. Alat bukti dari video itu dulu. Video itu didalami dulu, setelah itu barulah siapa orang-orang atau oknum-oknum yang terlibat menyampaikan diksi dalam narasi (rasisme) seperti itu," kata Dedi, dikutip dari Kompas.com.
Dikutip dari Kompas.com, saat ini terindentifikasi dua akun penyebar video sekaligus menambahkannya dengan narasi rasisme.
Menurut Polisi, akun yang menyebarkan video tersebut mengakibatkan kegaduhan di medsos maupun tindakan kerusuhan yang dilakukan kelompok orang yang terprovokasi oleh narasi yang disampaikan oknum.
Sehingga hal tersebut membuat warga Papua dan Papua Barat turun ke jalan pada Senin (19/8/2019) lalu.
Dari kejadian tersebut, Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada masyarakat Papua.
Baca: Kemkominfo Benarkan Pemerintah Batasi Internet di Papua, Cegah Tersebarnya Hoaks Aksi di Manokwari