Latar Belakang
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Dr. Ida Anak Agung Gde Agung merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Bali dan lahir pada 24 Juli 1921.
Ida Anak Agung Gde Agung meninggal pada 22 April 1999 pada umur 77 tahun.
Di Bali, Anak Agung menjadi Raja Gianyar menggantikan sang ayah Anak Agung Ngurah Agung.
Anak Agung Gde Agung menjabat sebagai Menteri Masalah-masalah Kemasyarakatan pada kabinet Persatuan Nasional. (1)
Masa Muda
Ida Anak Agung Gde Agung mengawali pendidikan di Hollands Inlandsche School, setingkat SD.
Kemudian melanjutkan pendidikan di Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO) setingkat SMP.
Baca: Tes Kepribadian - Memilih Satu Rumah pada Gambar Akan Mengungkap Karaktermu!
Baca: Mandala Shoji Bebas Seusai 6 Bulan Dibui sebab Kasus Kampanye Gelap, Istri Tak Pernah Nilai Bersalah
Setelah lulus dari MULO, Ida Anak Agung Gde Agung melanjutkan pendidikan di Algemeene Lagere, setingkat SMA.
Kemudian mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Rechts Hoge School, sekolah tinggi hukum yang berada di Batavia atau Jakarta.
Setelah lulus dari Rechts Hoge School, Ida Anak Agung Gde Agung melanjutkan pendidikan doktor bidang Sejarah di Universitas Ultrecht di Belanda.
Ida Anak Agung Gde Agung juga pernah melanjutkan pendidikan di Universitas Harvard (USA) dan The Fietcher School of Law and Diplomacy (USA). (2)
Peran sebagai Menteri Dalam Negeri
Pada Desember 1947-1949, Ida Anak Agung Gde Agung menjabat sebagai perdana menteri.
Pada saat itu, NTT masih di bawah pengaruh Belanda.
Ida Anak Agung Gde Agung menggunakan politik yang berbeda dan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri RI Amir Syarifuddin.
Pertemuan tersebut membahas pendekatan RI untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia sesuai cita-cita nasionalisme.
Ida Anak Agung Gde Agung menggunakan metode politik sintesis sesama bangsa Indonesia.
Metode ini berbeda dengan politik sintesis antara Belanda dan indonsia yang dirancang oleh Van Mook.
Setelah melalui pendekatan tersebut pada 19 Januari 1948, Pemerintah RI mengakui NTT.
Ida Anak Agung Gde Agung menentang sikap Belanda yang akan membentuk pemerintahan federal dan memprotes Agresi Militer II pada 19 Desember 1948 yang dilancarkan Belanda.
Bentuk protes Ida Anak Agung Gde Agung kepada Belanda adalah dengan mundur dari Perdana Menteri NIT dan diangkat kembali pada 12 Januari 1949.
Pada Februari 1949, Ida Anak Agung Gde Agung memimpin delegasi BFO (Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg) ke Bangka.
Di Bangka, Ida Anak Agung Gde Agung mengadakan pembicaraan mengenai pemimpin RI yang ditawan oleh Belanda.
Sebulan kemudian, BFO mengirim delegasi ke Bangka dan meminta Belanda melepas dan membebaskan para pemimpin RI.
Kemudian RI dan Belanda mengadakan perundingan dan diawasi oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI).
Di perundingan tersebut lahir pernyataan Roem-Van Roijen pada 17 Mei 1949.
Salah satu isinya yakni RI akan dikembalikan ke Yogyakarta serta akan diadakan Konferensi Meja bundar yang dilaksanakan di Belanda dan diikuti oleh RI.
Pada saat itu, Ida Anak Agung Gde Agung memiliki ide untuk diadakan konferensi antar Indonesia guna menyamakan pendapat antara BFO dengan RI.
Konferensi tersebut dilaksanakan di Yogyakarta 19-22 Juli dan di Jakarta pada 30 Juli-2 Agustus yang membentuk sebuah persetujuan.
Nama negara yang dibentuk yakni Republik Indonesia Serikat.
Bendera yang digunakan yakni merah dan putih.
Lagu kebangsaan yang akan digunakan yakni Indonesia Raya.
Kemudian pada konferensi tersebut juga disepakati agar membentuk Angkatan Perang RIS yang terdiri dari TNI dan KNIL.
Kemudian dilaksanakan perundingan KMB yang berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.
Pada saat itu Ida Anak Agung Gde Agung berperan sebagai Wakil Ketua Delegasi BFO dan juga Ketua Delegasi NIT.
Dalam perundingan KMB, Ida Anak Agung Gde Agung meminta agar Irian Jaya dimasukkan kedalam RIS.
Namun Belanda tetap mempertahankan Irian Barat menjadi wilayah kekuasaannya.
Hasil kesepakatan yang ditengahi oleh UNCI tersebut adalah Irian Barat akan diserahkan kepada Indonesia setelah satu tahun Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.
Karier
Ketika kabinet RIS dibentuk pada Desember 1949, Ida Anak Agung Gde Agung menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri.
Setelah RIS bubar dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Ida Anak Agung Gde Agung menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Burhanuddin Harahap.
Kemudian Ida Anak Agung Gde Agung juga menjabat sebagai Duta Besar RI untuk beberapa negara Eropa. (3)
Penghargaan
Ida Anak Agung Gde Agung ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia melalui Keppres Nomor 066/TK/2007. (1)