Latar Belakang
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Setelah perjanjian Renville, pada juni 1948 hubungan pemerintah Republik Indonesia dan Belanda kembali buntu.
Di pihak Indonesia, kondisi tersebut diperparah dengan adanya pemberontakan PKI di Madiun.
Aksi tersebut kemudian bisa diatasi sehingga pemerintah kembali fokus ke persoalan kedaulatan.
Kala itu Soekarno dan para pemimpin lain mengadakan rapat.
Rapat tersebut ditujukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
Pertemuan tersebut mempertimbangkan perlu atau tidaknya pemindahan pemimpin negara dan angkatan perang.
Secara diam-diam, mereka mempertimbangkan Sumatra, bahkan India, sebagai tujuan.
Hal ini tidak bisa lepas dari peran India sebagai satu di antara negara sahabat yang dekat dengan Indonesia.
Menindaklanjuti pertemuna tersebut, Mohammad Hatta berangkat ke Bukittinggi pada 1948.
Kunjungan itu untuk mempersiapkan Sumatra sebagai pusat pemerintahan RI sebagai antisipasi jika Belanda menyerang Ibukota Yogyakarta.
Tidak hanya sendiri, Mohammad Hatta didampingi Syafruddin Prawiranegara.
Bahkan Syafruddin Prawiranegara diminta tetap tinggal di Bukittinggi.
Ia bertugas untuk mengatur kembali keuangan di Sumatra selaku Menteri Kemakmuran Rakyat.
Sementara itu, Hatta kembali Ke Yogyakarta, Ibu Kota Republik Indonesia. (1)
Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda benar-benar menemui jalan buntu.
Belanda mulai melancarkan serangan militer ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948, pukul 05.30 WIB.
Pukul 10.00 WIB di hari yang sama, Soekarno sempat menggelar sidang kabinet darurat.
Sidang yang berlangsung di situasi genting tersebut mneghasilkan tiga putusan.
1. Presiden dan Wakil Presiden Indonesia direncanakan tetap tinggal di Yogyakarta
2. Tentara dan rakyat dianjurkan untuk melakukan perang gerilya terhadap pasukan Belanda
3. Presiden dan Wakil Presiden mengirimkan kawat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat beserta alat-alat kelengkapannya. (2)
Sesuai risiko yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Soekarno dan Mohammad Hatta ditangkap oleh Belanda.
Mendengar berita ini, Syafruddin Prawiranegara terkejut.
Di waktu yang bersamaan, militer Belanda juga bergerak menuju Bukittinggi.
Hal itu membuat para peimimpin untuk pergi keluar kota.
Meski demikian, sebenarnya para pemimpin di Bukittinggi belum menerima adanya kawat dari Yogyakarta tentang mandat kepada Syafruddin Prawiranegara.
Semua upaya yang dilakukan di Bukittinggi kala itu merupakan keputusan dan bentuk tanggung jawab mereka.
Kala itu, mereka berfikir untuk menghindari kekosongan pemerintahan Indonesia.
Selanjutnya, mereka memilih berkumpul di Habalan pada 22 Desember 1948.
Rapat tersebut dihadiri Mr Syafruddin Prawiranegara, Mr Teuku Muhammad Hasan, Mr Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr Lukman Hakim, Ir Indracahya, Ir Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr A Karim, Rusli Rahim dan Mr Latif.
Dalam rapat tersebut diputuskan pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.
Berikut adalah susunannya.
- Mr Syafruddin Prawiranegara, Ketua PDRI/Menteri Pertahanan/ Menteri Penerangan/Menteri Luar Negeri
- Mr Teuku Muhammad Hasan, Wakil Ketua PDRI/Menteri Dalam Negeri/Menteri PPK/Menteri Agama
- Mr Sutan Mohammad Rasjid, Menteri Keamanan/Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda
- Mr Lukman Hakim, Menteri Keuangan/Menteri Kehakiman
- Ir M Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum/Menteri Kesehatan
- Ir Indracaya, Menteri Perhubungan/Menteri Kemakmuran (3)
Dukungan Internasional
Meski telah melancarkan agresi militer, Pemerintahan Republik Indonesia tetap eksis.
Kala itu dunia internasional turut mengecam aksi yang dilakukan oleh Belanda.
Beberapa negara melancarkan protes dengan menutup bandaranya bagi pesawat Belanda.
Di waktu yang sama, wakil Belanda di PBB juga tidak bisa menutipi aksi penangkapan para pemimpin Indonesia
Untuk menjebatani perdamaian, PBB membentuk United Nations Commission for Indonesia (UNCI). (4)
Pengembalian Mandat PDRI Kepada Soekarno
Rombongan Syafruddin Prawiranegara tiba di Jakarta pada 9 Juli 1949.
Keesokan harinya rombongan ini langsung ke Yogyakarta.
Mereka berhasil melaksanakan tugas yang amat penting bagi eksistensi Republik Indonesia.
Pada 13 Juli 1949, Mohammad Hatta memimpin sidang kabinet.
Pada sidang ini Syafruddin Prawiranegara selaku ketua PDRI melaporkan jalannya pemerintahan selama masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.
Selanjutnya ia menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. (5)