Dikutip Tribunnewswiki dari Kompas.com, pemadaman tersebut terjadi hingga sekitar enam jam lebih di daerah Jabodetabek, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.
Hingga artikel ini diunggah hari ini, (05/08/2019) pemadaman masih terjadi di beberapa daerah di Jakarta dan sekitarnya seperti daerah Depok, Duren Jaya Bekasi, Meruya, dan Tangerang.Oleh karena itu presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke kantor pusat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (05/08/2019) pagi untuk meminta penjelasan.
Pada pertemuan tersebut Jokowi didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Agung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Kepala Badan Siberb dan Sandi Negara (BSSN), Hansa Sibuan.Sementara itu juga hadir belasan jajaran PT PLN Persero, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PLN Sripetani Inten Cahyani.
Baca: YLKI Meminta PLN Beri Kompensasi atas Pemadaman Listrik di Jabodetabek
Baca: Pemadaman Listrik Jakarta-Banten : KRL Macet, Jaringan Seluler Tersendat, Muncul Tagar Mati Lampu
Dikutip dari akun YouTube KompasTV, Jokowi meminta PT PLN Persero memberikan penjelasan mengenai pemadaman listrik tersebut.
Jokowi mempertanyakan mengapa lembaga sebesar PLN tak memiliki backup plan yang baik.
"Peristiwa pemadaman total (hari) Minggu kemarin dan dalam sebuah manajemen besar seperti PLN ini mestinya menurut saya ada tata kelola resiko-resiko yang dihadapi dengan managemen besar tentu saja ada kontingensi plan, ada backup plan," ucap Jokowi mengawali pertemuan tersebut.
"Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik?," lanjut Jokowi menuntut keterangan PT PLN Persero.
Baca: Selain Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Berikut 5 Rekomendasi Film Aksi yang Tak Kalah Menegangkan
"Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian tahun 2002, 17 tahun yang lalu di Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai (menjadi) sebuah pelajaran kita bersama, jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi itu kembali terjadi lagi," jelas Jokowi.
"Kita tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN tetapi juga banyak hal diluar PLN yang terutama konsumen sangat dirugikan. Pelayanan transportasi umum misalnya juga sangat berbahaya sekali, MRT misalnya," lanjutnya.
Pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu (04/08/2019) membahayakan masyarakat, terutama pada MRT yang sedang beroperasi.
Para penumpang harus dievakuasi menggunakan Pintu Platform Screen Door (PSD) karena MRT berhenti di tengah perjalanan di bawah tanah.
Jokowi meminta PT PLN Persero memberikan penjelasan yang simple dan terbuka mengenai permasalahan yang terjadi sehingga dapat segera diselesaikan sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Baca: 6 Zodiak yang Tak Peduli soal Fesyen, Mereka Berpenampilan Apa Adanya
Menanggapi hal tersebut, Plt Dirut PLN, Sripetani Inten Cahyani memberikan penjelasan mengenai pemadaman listrik yang terjadi pada (04/08/2019).
"Panjang sekali ya (penjelasannya), pernyataan saya, Bapak, Ibu, semuanya kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi, bahwa akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya, "kata Jokowi menanggapi penjelasan yang dianggap terlalu panjang dalam kunjungannya ke PT PLN Persero (05/08/2019) pagi ini.
"Kalau tahu-tahu drop begitu, artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi, dan itu betul-betul merugikan kita semuanya," lanjut Jokowi.
Jokowi meminta PT PLN Persero agar segera memperbaiki permasalahan yang ada dengan cara apa pun.
"Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi sekali lagi. Saya ulang, jangan sampai kejadian lagi. Itu saja permintaan saya. Oke baiklah, terima kasih," ucap Jokowi sebelum pergi meninggalkan ruang pertemuan di kantor PT PLN Persero.
Pertemuan tersebut berlangsung 15-20 menit, sedangkan tanggapan yang diberikan Jokowi tidak sampai dua menit.
Setelah meninggalkan ruang pertemuan, Jokowi segera meninggalkan kantor PT PLN Persero dan menolak melakukan wawancara dengan media massa.