17 AGUSTUS - Serial Pahlawan Nasional: Syafruddin Prawiranegara

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Syafruddin Prawiranegara adalah seorang tokoh pahlawan nasional asal Serang, Banten, Indonesia.

Syafruddin Prawiranegara lahir di Serang, Banten pada 28 Februari 1911. (1)

Orang tua dari Syafruddin Prawiranegara adalah bangsawan keturunan Minangkabau-Banten, Raden Arsyad Prawiraatmadja dan perempuan keturunan Minangkabau.

Syafruddin Prawiranegara wafat di Jakarta pada 15 Februari 1989.

Syafruddin Prawiranegara menikah dengan Tengku Halimah Syehabuddinn yang berasal dari Aceh.

Dari pernikahan itu, beliau dikaruniai 8 anak dengan 15 orang cucu.

Cucu yang ketiga belas Syafruddin Prawiranegara lahir pada tahun 1981 di Australia dan menjadi bayi tabung pertama Indonesia.

Baca: PAHLAWAN NASIONAL - dr Soetomo

Pendidikan yang ditempuh Syafruddin Prawiranegara adalah ELS (Europeesche Lagere School) dimulai pada tahun 1925.

Setelah lulus dari ELS, Syafruddin Prawiranegara melanjutkan pendidikannya di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) Madiun pada tahun 1928.

Setelah itu beliau melanjutkan ke AMS (Algemeene Middelbare School) yang berada di Bandung pada tahun 1931.

Pendidikan tinggi Syafruddin Prawiranegara ditempuh di Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) yang terletak di Jakarta pada tahun 1939.

Sekolah tinggi tersebut kini merupakan fakultas hukum dari Universitas Indonesia.

Lalu, Syafruddin Prawiranegara meraih gelar Meester in de Rechten (magister hukum) di sekolah tinggi hukum tersebut. (2)

Sebelum kemerdekaan, Syafruddin Prawiranegara pernah bekerja sebagai pegawai siaran radio swasta (1939-1940), petugas pada Departemen Keuangan Belanda (1940-1942), serta pegawai Departemen Keuangan Jepang. (3)

Setelah kemerdekaan Indonesia, Syafruddin Prawiranegara menjadi anggota Badan Pekerja KNIP (1945), yang bertugas sebagai badan legislatif di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR.

KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Setelah itu Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi menteri kemakmuran Republik Indonesia.

Baca: PAHLAWAN NASIONAL - Cut Nyak Meutia

Pada 19 Desember 1948 terjadi agresi militer dua dari Belanda di ibukota waktu itu yakni Yogyakarta.

Ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta serta sebagian pejabat negara ditawan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 tersebut, Syafruddin Prawiranegara yang menjabat Menteri Kemakmuran saat itu sedang berada di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Bersama dengan Teuku Muhammad Hasan dan Kolonel Hidayat, ia mengambil inisiatif untuk membentuk Pemerintahan Darurat.

Presiden Soekarno memang mengirimkan telegram kepada Syafruddin Prawiranegara agar membentuk pemerintahan tersebut.

Akan tetapi, telegram itu tidak pernah diterima oleh Syafruddin Prawiranegara.

Berarti, pembentukan pemerintahan yang disebut Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) itu adalah inisiatif Syafruddin Prawiranegara pada 19 Desember 1948.

Baca: PAHLAWAN NASIONAL - Mas Mansoer

Kemudian pada 22 Desember di Halaban, dekat Payakumbuh, pengukuhan eksisteni PDRI dilakukan.

Melalui radio darurat (radio rimba raya) dengan perlengkapan seadanya, Syafruddin mengumumkan ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih eksis, tidak seperti yang dikatakan oleh Belanda bahwa RI sudah tidak ada lagi sebab para pemimpinnya sudah ditangkap.

Hal inilah yang mendorong PBB mendesak Belanda untuk kembali ke meja perundingan.

Pemerintahan yang didukung oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman ini berlangsung secara berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi lainnya sambil membawa radio pemancar.

Kurang lebih selama delapan bulan (Desember 1948-Juli 1949) PDRI berhasil meneruskan kepemimpinan Republik dengan menjalankan roda pemerintahan secara bergerilya sampai ke wilayah Aceh.

Dengan begitu, PDRI telah mengubah medan perjuangan dari kota ke pedesaan dan hutan-hutan di pedalaman dengan melibatkan segenap lapisan masyarakat di daerah-daerah pelosok.

Syafruddin Prawiranegara menjadi presiden kedua atau ketua PDRI selama 207 hari yaitu pada 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949.

Mandat presiden diberikan kembali kepada Soekarno pada 14 Juli 1949, setelah sang proklamator itu dibebaskan oleh Belanda.

Setelah itu Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri RI di tahun 1949, Menteri Keuangan di tahun 1949 hingga 1950, dan Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama pada tahun 1951.

Bank Sentral Indonesia sebelumnya bernama Javasche Bank.

Ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan, Syafruddin Prawiranegara melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh.

Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin.

Baca: FILM - Hati Merdeka (2011)

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) didirikan atas dasar ketidak sepahaman terhadap dominasi komunisme di pemerintahan Republik Indonesia kala itu dan ketimpangan ekonomi yang terjadi.

Pada kalimat awal Piagam Perdjuangan Menjelamatkan Negara tertanggal Padang, 10 Februari 1958 yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan, nyata sekali betapa PRRI lahir didasarkan atas keinginan kuat untuk melindungi republik yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dari tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan konstitusi yang berlaku saat itu.

Maka tepat tanggal 15 Februari 1958, PRRI dideklarasikan di Bukittinggi, Sumatera Barat. (4)

Syafruddin Prawiranegara diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI dan kemudian membentuk kabinet tandingan sebagai jawaban atas dibentuknya kabinet Ir Juanda, di Jawa.

Baca: PAHLAWAN NASIONAL - dr Soetomo

PRRI masih tetap mengakui Soekarno sebagai Presiden PRRI, karena beliau diangkat secara konstitusional.

Pada bulan Mei 1961, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta berhasil menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI.

Keputusan Presiden RI No.449/1961 kemudian menetapkan pemberian amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan, termasuk PRRI dan Syafruddin Prawiranegara Prawiranegara.

Namun, partai politik yang menjadi seteru Partai Komunis Indonesia (PKI), yakni Partai Masyumi dibubarkan oleh Soekarno karena dituding terlibat dalam peristiwa PRRI.

Selepas itu, Syafruddin Prawiranegara meninggalkan gelanggang politik dan memilih beralih jalur ke jalan dakwah, termasuk dengan menjadi pengurus Yayasan Pesantren Islam dan Ketua Korps Mubalig Indonesia (KMI) yang dibentuk setelah Orde Lama tumbang dan digantikan oleh rezim baru di bawah komando Soeharto selaku presiden.

Namun, Syafruddin Prawiranegara tetap saja terkena masalah dengan pemerintah.

Beberapa kali pada era 1980-an, Syafruddin dilarang naik mimbar karena ceramahnya yang dianggap meresahkan.

Pada Juni 1985, misalnya, Syafruddin Prawiranegara harus berurusan dengan aparat dan diperiksa terkait dengan isi khotbahnya dalam Salat Idul Fitri di Tanjung Priok, Jakarta.

 Syafruddin bahkan pernah menulis surat kepada Soeharto, mempertanyakan kebijakan presiden yang dianggapnya tidak adil.

Syafruddin Prawiranegara tidak setuju kehendak Soeharto yang ingin menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi bagi setiap organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

Syafruddin Prawiranegara Prawiranegara tak gentar kepada siapapun, bahkan kepada presiden sekalipun.

Soekarno dan Soeharto yang berkuasa di dua rezim berbeda pernah ditentangnya.

Syafruddin Prawiranegara, seperti kata-kata terakhir yang diucapkannya sebelum wafat, hanya takut kepada Allah SWT.

Syafruddin Prawiranegara Prawiranegara meninggal dunia di Jakarta tanggal 15 Februari 1989.

Mengingat PDRI telah meneruskan upaya penyelamatan Republik Indonesia pada awal-awal era kemerdekaan, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tanggal 19 Desember ketika PDRI sebagai “Hari Bela Negara”. (5)

Gagasan Syafruddin Prawiranegara bahwa Bank Indonesia berfungsi sebagai Bank Sentral dan tetap merupakan lembaga yang independen, tidak di bawah dominasi pemerintah.

Kemudian pada tahun 1999, pada masa Pemerintahan B.J. Habibie, gagasan Syafruddin Prawiranegara ini dijadikan sebagai landasan Undang-undang Bank Indonesia.

Nama besar Syafruddin Prawiranegara lalu dikukuhkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011.