Dua pegiat literasi yang menggelar lapak baca gratis di Alun-alun Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur itu diamankan petugas karena kedapatan memajang buku tentang DN Aidit, Sabtu (27/7/2019).
Dua pegiat literasi yang ditangkap merupakan anggota Komunitas Vespa Literasi.
Satu orang bernama MN (24), warga Desa Jati Urip, Krejengan, sedangkan satu lagi bernama SA (25) warga Desa Bago, Besuk, Probolinggo.
Dikutip dari Kompas, Rabu (31/7/2019), keduanya diamankan karena empat buah buku yang dianggap pro terhadap komunisme di antaranya, Dua Wajah Dipa Nusantara, Menempuh Djalan Rakjat, DN Aidit Sebuah Biografi Rongkas, serta buku Sukarno, Maxisme, & Leninisme karya Peter Kasenda.
“Keempat eksemplar buku yang dinilai pro komunis itu diamankan. Selain buku, kedua pegiat literasi juga diamankan ke Mapolsek Kraksaan,” kata Kapolsek Kraksaan Kompol Joko Yuwono Minggu (28/7/2019).
Lebih lanjut, Joko Yuwono mengatakan bahwa buku-buku tersebut sudah dilarang di Indonesia, karena itu pihaknya mengamankannya.
Setelah diperiksa secara intensif, kedua pegiat literasi tersebut akhirnya dilepaskan.
Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengetahui dari mana buku itu berasal.
Sementara itu, Komunitas Vespa Literasi merupakan sebuah komunitas yang diketuai oleh mahasiswa asal Desa Karanganyar, Paiton, Probolinggo, Abdul Haq.
Komunitas Vespa Literasi membuka lapak baca gratis di sekitar Alun-alun Kraksaan setiap Sabtu malam.
Najwa Shihab mengkritik keras aksi represif yang dilakukan kepada dua pegiat literasi tersebut.
Kritik itu ia sampaikan lewat akun media sosial Instagramnya, @najwashihab.
“Sungguh miris. Saya memahami sensitifitas yang menyelimuti isu komunisme dan peristiwa sejarah yang menyertainya pada tahun 1948 dan 1965.
Tapi menyikapi isu ini dengan pemberangusan buku adalah tindakan yang tidak tepat,” tulis Najwa.
Lebih lanjut, Najwa mengatakan bahwa negara lewat keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 sudah jelas mencabut kewenangan Kejaksaan Agung untuk melakukan pelarangan buku tanpa izin pengadilan.
Kegiatan penyitaan buku secara prinsipil menurut Najwa juga tidak sejalan dengan demokrasi yang menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, serta menjauhkan negara dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Tindakan ini bukan hanya keliru secara prinsip tapi secara praktik juga sia-sia,” lanjut Najwa.
Najwa juga mengatakan bahwa melarang membaca buku sama saja menghalangi upaya mencari, mengolah, dan menyikapi informasi dan pengetahuan secara bebas dan kritis.
Penyitaan buku juga dianggap sebagai usaha yang sia-sia, sebab di zaman teknologi digital setiap orang bisa mencari informasi dan mempelajari pengetahuan apa pun yang diinginkannya.