Aksi protes menolak RUU Ekstradisi pun berakhir ricuh.
Aparat menembakkkan gas air mata dan peluru karet guna membubarkan pengunjuk rasa yang mencoba menyerbu parlemen.
Pengunjuk rasa juga melakukan pemblokiran sejumlah jalan di pusat kota.
Massa menuntut agar pemerintah menunda pembahasan RUU Ekstradisi.
Lalu, pada Minggu malam (21/7/2019) terjadi serangan sekelompok pria bertopeng di Mass Transit Railway (MTR) di daerah Yuen Long.
Kelompok pria bertopeng tersebut dilaporkan memakai kaus putih dan bersenjatakan tongkat serta melakukan penyerangan para pengguna komuter dan orang-orang yang baru pulang dari demo.
Serangan tersebut terjadi setelah aksi unjuk rasa pro-demokrasi di pusat Hong Kong.
Rekaman video pada hari Minggu malam menunjukkan sekelompok pria - yang mengenakan kemeja putih dan dicurigai sebagai gangster triad - memukuli penumpang dengan tongkat di stasiun kereta api di daerah Yuen Long.
Dilaporkan sebanyak empat puluh lima orang terluka, dan satu orang dalam kondisi kritis.
Dikutip dari bbc.com, Lam Cheuk-ting, salah satu anggota parlemen yang terluka dalam serangan tersebut mengkritik respons polisi dan mengaitkan para pelaku penyerangan dengan geng Triad.
"Is Hong Kong now allowing triads to do what they want, beating up people on the street with weapons?”( apakah Hong Kong sekarang mengizinkan Triad untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, memukuli orang-orang di jalan dengan senjata?), ujar Lam Cheuk-ting.
Sementara Kepala polisi Hong Kong, Stephen Lo mengatakan jika pasukannya masih disibukkan di lokasi lain tempat unjuk rasa protes anti pemerintahan.
People’s Liberation Army (PLA) memberikan peringatan keras bagi pengunjuk rasa yang dinilai provokatif oleh Beijing.
Institusi Militer China mengatakan akan mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan ketertiban umum.
Dikutip dari scmp.com juru bicara Kementerian Pertahanan, Wu Qian, mengomentari bentrokan dan protes baru-baru ini di Hong Kong.
Wu menjelaskan bahwa Garrison Law, yang mengatur operasi pasukan PLA di Hong Kong, telah menetapkan bahwa PLA diizinkan secara hukum untuk membantu kota memelihara hukum dan ketertiban atas permintaan Pemerintah Hong Kong.
"Kami mengikuti perkembangan di Hong Kong, terutama serangan kekerasan terhadap kantor penghubung pemerintah pusat oleh para radikal pada 21 Juli," kata Wu.
"Beberapa perilaku para pengunjuk rasa radikal menantang otoritas pemerintah pusat dan garis bawah 'One country, two systems' (satu negara, dua system)," ujar Wu kembali mengingatkan seperti dikutip tribunnewswiki.com dari scmp.com.