Informasi Awal
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud atau Kemdikbud) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemendikbud berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (1)
Saat ini, Kemendikbud dipimpin oleh seorang menteri bernama Muhadjir Effendy yang menjabat sejak 27 Juli 2016 menggantikan Anies Baswedan.
Sejarah
Kemendikbud memiliki sejarah yang cukup panjang.
Perkembangan Kemendikbud sendiri bisa dibagi dalam beberapa periode seperti di bawah ini.
Pada prakemerdekaan, pendidikan bukan bertujuan untuk mencerdaskan kaum pribumi, melainkan lebih pada kepentingan kolonial penjajah.
Pada bagian ini, semangat menggeloraan keIndonesiaan begitu kental sebagai bagian dari membangun identitas diri sebagai bangsa merdeka.
Karena itu tidaklah berlebihan jika instruksi menteri saat itu pun berkait dengan upaya memompa semangat perjuangan dengan mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo.
Pada saat itu, Kemendikbud masih bernama Kementerian Pengajaran yang masih sangat sederhana.
Meski begitu, kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan.
Menteri Pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hadjar Dewantara.
Pada Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr Mulia.
Mr Mulia kemudian melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar.
Pada Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946.
Selanjutnya Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr Soewandi hingga 27 Juni 1947.
Pada era kepemimpinan Mr Soewandi ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara.
Panitia ini bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.
Pada masa ini dapat dikatakan stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka, demikian halnya dengan program yang bisa dijadikan tonggak, tidak bisa dideskripsikan dengan baik.
Selama masa demokrasi liberal, sekitar sembilan tahun, telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet.
Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950, menunjuk Dr Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K).
Mulai bulan April 1951 Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K.
Selanjutnya Dr Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K sekali lagi, kemudian digantikan Mr Mohammad Yamin, RM Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof Dr Prijono.
Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya.
Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer, digantikan era demokrasi terpimpin.
Di era demokrasi terpimpin banyak ujian yang menimpa bangsa Indonesia, diantaranya konfrontasi dengan Belanda dalam masalah Irian Barat sampai peristiwa G30S/PKI.
Dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959 – 18 Februari 1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda.
Kementerian yang mengurusi pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda.
Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Dr Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.
Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila.
Era tersebut dikenal dengan orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto.
Kebijakan di bidang pendidikan di era orde baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun.
Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain.
Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni.
Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era orde baru tersebut.
Menteri pendidikan dan kebudayaan di era orde baru antara lain Dr Daud Joesoef, Prof Dr Nugroho Notosusanto, Prof Dr Faud Hassan, Prof Dr Ing Wardiman Djojonegoro, dan Prof Dr Wiranto Aris Munandar.
Setelah berjaya memenangkan enam kali Pemilu, orde baru pada akhirnya sampai pada akhir perjalanannya.
Pada tahun 1998 Indonesia diterpa krisis politik dan ekonomi, demonstrasi besar-besaran di tahun tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatannya.
Kabinet pertama di era reformasi adalah kabinet hasil Pemilu 1999 yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid.
Pada masa ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional.
Pada 2001 MPR menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang istimewa MPR dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden.
Di era pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Prof Drs A Malik Fadjar MSc.
Pemilihan Umum 2004 dan 2009 rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung.
Pada dua pemilu tersebut Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden.
Selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mendiknas dijabat Prof Dr Bambang Sudibyo MBA Dan Prof Dr Ir Mohammad Nuh.
Pada 2011 istilah departemen diganti menjadi kementerian dan pada tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kebijakan pendidikan di era reformasi antara lain perubahan IKIP menjadi universitas, reformasi undang-undang pendidikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, dan lain-lain. (2)
Ada beberapa tata nilai budaya kerja yang dipegang oleh Kemendikbud, diantaranya:
1. Memiliki Integritas: Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan;
2. Kreatif dan Inovatif: Memiliki daya cipta, memiliki kemampuant untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya baik dalam bentuk gagasan, metode, atau alat;
3. Inisiatif: Kemampuan seseorang untuk bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan;
4. Pembelajar: Selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme;
5. Menjunjung Meritrokasi: Menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten;
6. Terlibat Aktif: Senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan;
7. Tanpa Pamrih: Bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. (3)
Logo KemendikbudLogo Kemendikbud RI
Uraian Lambang:
Bidang Segi Lima (Biru Muda) menggambarkan alam kehidupan Pancasila.
Semboyan Tut Wuri Handayani digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya.
Pencantuman semboyan ini berarti melengkapi penghargaan dan penghormatan kita terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya telah dijadikan Hari Pendidikan Nasional.
Belencong Menyala Bermotif Garuda Belencong (menyala) merupakan lampu yang khusus dipergunakan pada pertunjukan wayang kulit.
Cahaya belencong membuat pertunjukan menjadi hidup.
Burung Garuda (yang menjadi motif belencong) memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mandiri mengarungi angkasa luas.
Ekor dan sayap garuda digambarkan masing-masing lima, yang berarti: ‘satu kata dengan perbuatan Pancasilais’.
Buku merupakan sumber bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Warna: Warna putih pada ekor dan sayap garuda dan buku berarti suci, bersih tanpa pamrih.
Warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian.
Warna biru muda pada bidang segi lima berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam (pandangan hidup Pancasila). (4)
Visi dan Misi Kemendikbud 2015 – 2019
Visi:
“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”
Misi:
1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik
Tujuan Strategis:
1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan
3. Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik (5)
Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah
Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Badan Penelitian Dan Pengembangan
Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan (6)
Daftar Kabinet dan Nama Menteri
Presidentil Kabinet, Menteri Pengajaran, Ki Hadjar Dewantara
Kabinet Syahrir ke-I, Menteri Pengajaran, Dr Mr T.S.G. Mulia
Kabinet Syahrir ke-II, Menteri Pengajaran Menteri Muda Pengajaran Menteri Negara Urusan Pemuda, Muhammad Sjafei Dr Mr T.S.G. Mulia Wikana
Kabinet Syahrir ke-III, Menteri Pengajaran Menteri Muda Pengajaran Menteri Negara Urusan Pemuda, Mr Moh. Soewandi Ir R. Gunarsa Wikana
Kabinet Amir Syarifuddin ke-I, Menteri Pengajaran Menteri Negara Urusan Pemuda, Mr Ali Sastroamidjojo
Kabinet Amir Syarifuddin ke-II, Menteri Pengajaran Menteri Negara Urusan Pemuda, Mr Ali Sastroamidjojo
Kabinet Hatta ke-I (Presidentil Kabinet), Menteri PP dan K Menteri Pembangunan/Pemuda, Mr Ali Sastroamidjojo
Kabinet Darurat, Kementerian PP dan K, Mr Teuku Moh. Hasan
Kabinet Hatta ke-II (Presidentil Kabinet), Menteri PP dan K, Sarmidi Mangunsarkoro
Kabinet Peralihan, Menteri PP dan K, Sarmidi Mangunsarkoro
Kabinet RI Yogyakarta, Menteri PP dan K Menteri Pembangunan Masyarakat, Sarmidi Mangunsarkoro dan Sugondo Djojopuspito
Kabinet Republik Indonesia Serikat, Menteri PP dan K, Prof Dr Abu Hanifah MD
Kabinet RI Kesatuan I (Natsir), Menteri PP dan K, Dr Bahder Djohan
Kabinet RI Kesatuan II (Sukiman), Menteri PP dan K, Mr Wongsonegoro
Kabinet RI Kesatuan III (Wilopo), Menteri PP dan K, Prof Dr Bahder Djohan
Kabinet RI Kesatuan IV (Ali Sastro- amidjojo I), Menteri PP dan K, Mr Muhammad Yamin
Kabinet RI Kesatuan V (Burhanuddin Harahap), Menteri PP dan K, Prof Ir RM Suwandi
Kabinet RI Kesatuan VI (Ali Sastroamidjojo II), Menteri PP dan K, Ki Sarino Mangunpranoto
Kabinet Karya (Juanda), Menteri PP dan K, Prof Dr Prijono
Kabinet Kerja I, Menteri Muda dalam Bidang Sosial Kulturil Menteri Muda PP dan K Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat, Prof Dr Prijono dan Sudibjo Sujono
Kabinet Kerja II, Menteri PP dan K, Prof Dr Prijono
Kabinet Kerja III, Bidang Kesra: Menteri Muda Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Menteri PTIP, Prof Dr Prijono dan Prof Dr Ir Thajib Hadiwidjaja
Kabinet Kerja IV, Kompartemen Kesra: Menteri PD dan K Menteri PTIP, Prof Dr Prijono Prof Dr Ir Thajib Hadiwidjaja
Kabinet Dwikora, Kompartemen Pendi- dikan/Kebudayaan: Menteri Koordinator Menteri PD dan K dan Menteri PTIP Menteri Olahraga, Prof Dr Prijono, Ny. Artati Marzuki, Sudirdjo, Brigjen TNI Dr Syarif, Thayeb, Maladi
Kabinet Dwikora yang Disempurnakan, Kompartemen PD dan K: Menteri Koordinator Menteri PD dan K dan Menteri PTIP Menteri Olahraga, Prof Dr Prijono, Sumardjo, Dr J. Leimena (a.i) Maladi
Kabinet Dwikora yang Disempurnakan Lagi, Menteri PP dan K, Departemen Pendidikan Dasar, Departemen Perguruan Tinggi, Departemen Olahraga, Departemen Kebudayaan, Ki Sarino Mangunpranoto, Ki Moh Said, Mashuri, SH Maladi, Ki Sarino Mangunpranoto
Kabinet Ampera, Bidang Kesra: Departemen P dan K, Ki Sarino Mangunpranoto
Kabinet Ampera yang Disempurnakan, Menteri P dan K, Sanusi Hardjadinata
Kabinet Pembangunan I, Departemen P dan K, Mashuri, SH
Kabinet Pembangunan II, Departemen P dan K, Prof Dr Sumantri, Brojonegoro, Prof Dr Syarif Thayeb
Kabinet Pembangunan III, Departemen P dan K, Dr Daoed Joesoef, Dr Abdul Gafur
Kabinet Pembangunan IV, Departemen P dan K, Prof Dr. Nugroho Notosusanto, Prof Dr J.B. Sumarlin (a.i) Prof Dr Fuad Hasan
Kabinet Pembangunan V, Departemen P dan K, Prof Dr Fuad Hasan
Kabinet Pembangunan VI, Departemen P dan K, Dr Ir Ing Wardiman Djojonegoro
Kabinet Pembangunan VII, Departemen P dan K, Prof Dr Ir Wiranto Arismunandar
Kabinet Reformasi Pembangunan, Departemen P dan K, Prof Dr Juwono Soedarsono
Kabinet Persatuan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional, Dr Yahya A. Muhaimin
Kabinet Gotong Royong, Departemen Pendidikan Nasional, Prof Drs A. Malik Fadjar, MSc
Kabinet Indonesia Bersatu I, Departemen Pendidikan Nasional, Prof Dr Bambang Sudibyo, MBA
Kabinet Indonesia Bersatu II, Kementerian Pendidikan Nasional, Prof Mohammad Nuh, DEA
Kabinet Indonesia Bersatu II (Reshuffle), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Prof Mohammad Nuh, DEA
Kabinet Kerja, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Rasyid Baswedan, Ph.D
Kabinet Kerja (Reshuffle II), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP (7)
Informasi terakhir pada 8 Juli 2019
Jangan lupa subscribe channel Youtube TribunnewsWIKI Official