Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

TRIBUNNEWSWIKI.COM -  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk membantu penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Tugas utama Bawaslu adalah mengawasi seluruh proses Pemilihan Umum meliputi pengawasan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, dan menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;

b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;

c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;

d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;

j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan

d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Istilah Pemilu baru muncul di era 1980-an. Pemilu pertama 1955 dilaksanakan tanpa adanya pengawas Pemilu.

Pemilu berjalan dengan adanya rasa percaya dari seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu.

Saat itu Pemilu pertama bertujuan untuk membentuk Lembaga parlemen yang disebut Konstituante. Pemilu 1955 diyakini sebagai Pemilu Indonesia yang paling ideal.

Pada 1982, Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).

Munculnya Lembaga pengawas dilatari oleh distrust terhadap pelaksanaan Pemilu mulai dikooptasi oleh rezim yang sedang berkuasa.

Kemudian diikuti dengan banyaknya protes atas pelanggaran-pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas Pemilu 1971.

Pada Pemilu 1977, pelanggaran dan kecurangan yang terjadi semakin massif.

Protes tersebut kemudian direspon oleh pemerintah dan DPR yang akhirnya muncul gagasan untuk memperbaiki undang-undang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pemilu selanjutnya, yaitu Pemilu 1982. Saat itu wakil peserta Pemilu dilibatkan dalam kepanitiaan Pemilu.

Saat era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan Pemilu yang mandiri dan terbebas dari kepentingan semakin menguat.

Akhirnya dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lembaga independen yang menyelenggarakan Pemilu.

Adanya KPU menggantikan LPU (Lembaga Pemilihan Umum) yang waktu merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Selain itu lembaga pengawas Pemilu berubah dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan terkait kelembagaan Pengawas Pemilu dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk dari lembaga adhoc yang terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Selanjutnya lembaga tetap yang mengawasi jalannya Pemilu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Lembaga tersebut dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Aparatur Bawaslu dibentuk sampai dengan tingkat kelurahan/desa. Urutan aparatur Bawaslu meliputi Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, kewenangan dalam pembentukan pengawas Pemilu merupakan kewenangan KPU.

Kemudian berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pembentukan anggota pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu.

Untuk menguatkan Bawaslu, dibentuklah lembaga tetap pengawas Pemilu di tingkat provinsi yang bernama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.