lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Geger sebuah video porno tiba-tiba muncul saat guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar deklarasi terkait Pemilu beradab pada Senin (5/2/2024).
Sontak saja, deklarasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya.
Deklarasi itu tidak berjalan dengan semestinya usai kemunculan video porno dalam acara tersebut.
Video porno tersebut muncul terputar dari salah satu peserta di Zoom Meeting.
Oknum peserta tersebut menampilkan video tak senonoh di layar Zoom Meeting di acara yang bertajuk "Mencegah Kemunduran Demokrasi Malu Menjadi Bangsa" itu.
Diketahui kegiatan ini diikuti ratusan peserta secara hybrid.
Baca: Terjerat Kasus Porno, Siskaeee Ditangkap Polisi di Apartemen Daerah Yogyakarta
Baca: Maksud Hati Kirim Foto Bareng Gubernur, Kades di Sumbar Malah Pencet Foto Mesum Bareng Selingkuhan
Peristiwa itu kemudian tersebar di sejumlah grup WhatsApp dan media sosial X atau Twitter di akun @ITBfess.
Perwakilan guru besar ITB, Daryono Hadi Tjahjono mengatakan, tidak mengetahui identitas dari akun yang menampilkan video porno tersebut.
Pasalnya, kegiatan ini via daring dan terbuka untuk umum.
Diduga, oknum tersebut secara sengaja menampilkan video tak senonoh untuk merusak kegiatan deklarasi.
"Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang kurang senang apa yang kami lakukan ini.
Kami memaklumi, mudah-mudahan beliau atau siapa pun yang membuat ini, segera disadarkan dan diampuni dosa-dosanya," kata Daryono usai deklarasi.
Hingga kegiatan deklarasi selesai, dia mengeklaim tidak ada tekanan dari pihak manapun.
Daryono juga menegaskan, pernyataan sikap ini merupakan sikap akademisi, tidak mengatasnamakan lembaga ITB.
"Karena kita ingin proses ini berjalan dengan demokratis, karena kita koreksinya demokrasi, sehingga proses juga harus sedemokratis mungkin," ujar Daryono.
"Perbedaan-perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain pasti ada.
Kami sangat menghargai perbedaan pendapat," tambahnya.
Daryono sebagai perwakilan dari guru besar ITB meminta maaf kepada para peserta yang hadir secara luring dan daring atas kejadian ini.
Untuk diketahui, dalam deklarasi itu, sejumlah guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) mendorong pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan adil dan jujur.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi lima tahunan ini, serta mengutamakan kepentingan umum.
Jokowi Tegaskan Presiden dan Menteri Boleh Kampanye & Memihak di Pemilu 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).
Jokowi menuturkan, seorang presiden dan menteri boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.
Ayah Gibran Rakabuming Raka ini menyampaikan hal tersebut ketika ditanya terkait dengan menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik justru aktif berkampanye saat ini.
Bahkan, Jokowi terang-terangan menyampaikan pernyataan tersebut di depan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024, dikutip dari Tribunnews.com.
Kendati boleh mengkampanyekan calon tertentu, Jokowi menegaskan bahwa yang penting para penjabat tersebut tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi juga menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
Baca: Hasto Beri Komentar Menohok ke Gibran soal Debat Cawapres: Pentingnya Syarat Usia Minimum 40 Tahun
"Yang penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata dia.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," tandasnya.
Respons TPN Ganjar-Mahfud
Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menilai anggapan masyarakat bahwa Presiden Jokowi ingin menjalankan nepotisme bisa saja semakin kental karena pernyataan terbaru Jokowi bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain, yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon (pasangan calon) yang kebetulan di situ ada putra kandungnya," kata Chico kepada wartawan, Rabu (24/1/2024), dikutip dari Kompas.com.
Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memang merupakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2. Gibran mendampingi Prabowo Subianto.
Chico pun berpandangan bahwa pernyataan Jokowi tentang presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu paslon tidak salah secara Undang-Undang (UU).
Akan tetapi, dia tak menjabarkan soal aturan yang membolehkan Presiden berkampanye tersebut.
Baca: Bela Jokowi, Ganjar Pranowo Maklumi Ayah Gibran Tak Hadiri HUT ke-51 PDIP: Bukan Bentuk Perpecahan
"Terkait pernyataan presiden, mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak pada salah satu paslon, saya rasa memang secara UU itu diperbolehkan."
"Dan presiden pun memberikan contoh apabila dia seorang inkumben dan juga dia mencalonkan diri kembali, artinya kan dia juga mengkampanyekan dirinya sendiri," ujar politikus PDI-P itu.
Maka dari itu, TPN Ganjar-Mahfud mengingatkan pada Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon.
Mahfud MD siap mundur
Di sisi lain, cawapres nomor urut 03 Mahfud MD sebelumnya menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Mahfud menyampaikan hal itu di acara Tabrak Prof di Semarang pada Selasa (23/1/2024).
Ia mengamini pernyataan capres Ganjar Pranowo bahwa ia akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi.
"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud, dikutip dari Kompas.com.
Baca: Mobil Rusak Tertimpa Pohon di Depan Rumah Prabowo Subianto, Pemilik: Saya Harap Ada Ganti Rugi
Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.
Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.
Akan tetapi, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya.
Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.
"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.
Ganjar Pranowo sebelumnya mengaku telah berbincang dengan Mahfud MD untuk menarik diri dari Menteri Polhukam.
"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu melihat terdapat potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
Saran itu juga Ganjar tujukan untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
(TRIBUNMEDAN/TRIBUNNEWSWIKI)
Baca lebih lengkap seputar berita terkait lainnya di sini
