lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan angkat bicara terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024.
Menurut Anies, rakyat lah yang menilai secara langsung sikap Jokowi tersebut.
Bekas Gubernur DKI Jakarta ini bilang, apakah sikap yang demikian perlu diteruskan atau tidak.
Hal tersebut diungkapkan Anies di Banda Aceh, Aceh, Sabtu, 27 Januari 2024.
"Itu semua akan dikembalikan kepada rakyat untuk melakukan penilaian, apakah situasi seperti ini mau diteruskan ataukah dari sini perlu ada perubahan," kata Anies, dikutip dari Kompas.com.
"Menurut kami perlu perubahan," tegasnya.
Anies Baswedan berujar bahwa salah satu agenda perubahan adalah mengembalikan marwah kepemimpinan tingkat nasional agar tak lagi bersifat partisan seperti saat ini.
Baca: Pantas Jokowi Blak-blakan Sebut Presiden Boleh Memihak Capres 1, 2, atau 3, Terkuak Aturan Aslinya
Ia juga bertutur bahwa sudah semestinya seorang pemimpin negara memiliki sikap sebagai seorang negarawan dan mengayomi setiap anak bangsa.
"Kita ingin mengembalikan marwah, kepemimpinan nasional sebagai negarawan yang mengayomi semua, yang merangkul semua," ujar Anies.
"Itu agenda perubahan kita, sehingga kepala negara betul-betul menjadi kepala dari seluruh proses kenegaraan yang menunjukkan sikap kenegarawanan," imbuhnya.
Anies juga menyampaikan gagasan perubahan akan mengembalikan marwah yang kini makin tipis di tingkat pemimpin nasional.
Musabab, menurut dia makin jelas terlihat para pimpinan tingkat pusat berpihak menjadi corong bagi salah satu kelompok yang mereka dukung saja.
"Ini salah satu efek apabila kita tidak menempatkan kepemimpinan nasional sebagai posisi negarawan, tetapi sebagai salah satu, pendukung salah satu penyorong, ya akhirnya muncul suasana negeri ini yang kurang elok rasanya," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).
Baca: Yasonna Laoly Turuti Permintaan Megawati yang Melarang Menteri PDIP Mundur dari Kabinet Jokowi
Jokowi menuturkan, seorang presiden dan menteri boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.
Ayah Gibran Rakabuming Raka ini menyampaikan hal tersebut ketika ditanya terkait dengan menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik justru aktif berkampanye saat ini.
Bahkan, Jokowi terang-terangan menyampaikan pernyataan tersebut di depan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.
Kendati boleh mengkampanyekan calon tertentu, Jokowi menegaskan bahwa yang penting para penjabat tersebut tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi juga menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
"Yang penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata dia.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," tandasnya.
Baca: Jadwal Indonesia vs Australia Hari Ini, Nonton Gratis Siaran Langsung Piala Asia di RCTI Jam 6 Malam
Cak Imin sedih
Senada dengan Anies Baswedan, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai bahwa rakyat yang menilai soal peprnyataan Jokowi tersebut.
Namun, ia mengaku sedih dengan pernyataan Jokowi yang menegaskan bahwa seorang Presiden boleh berpihak dan berkampanye di Pilpres 2024.
Cak Imin sudah mendengar pernyataan Jokowi tersebut.
Ia melinai, Jokowi seharusnya memahami posisinya sebagai orang nomor satu di Indonesia.
"Presiden itu pemimpin tertinggi dalamberbagai hal, konstitusi, kemanusiaan, dan berbagai kultur sehingga harus betul-betul dijaga marwahnya," kata Cak Imin di kawasan Pasuruan, Jawa Timur, Rabu, 24 Januari 2024, dikutip dari Kompas.com.
"Nah, saya sangat sedih ya mendengar presiden akan kampanye misalnya," imbuhnya.
Ketua Umum Parta Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengamini bahwa tak ada aturan yang dilanggar dengan presiden yang menunjukkan keberpihakan pada salah satu paslon di Pilpres 2024.
Baca: Kalau Jadi Presiden, Anies Baswedan Bakal Bangun 11 Stadion Berstandar FIFA yang Ramah Lingkungan
Kendati begitu, Cak Imin berujar bahwa keberpihakan yang dilakukan seorang presiden bisa mengganggu wibawa Jokowi sebagai pimpinan tetinggi di tanah air.
"Itu pilihan Presiden yang memang hak beliau, tetapi kita ngeman, sayang. Kemudian keberpihakan itu membuat marwah kepemimpinan itu terganggu," tutur dia.
Cak Imin sendiri saat ini sedang menunggu berbagai respons dari para penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Di sisi lain, dia mengapresiasi koalisi masyarakat sipil dan berbagai ahli tata negara yang tidak sepakat dengan pernyataan Jokowi.
"Ya sekarang rakyat dan masyarakat yang akan menilai," tandasnya.
(tribunnewswiki.com/kompas.com)
Baca lebih lengkap seputar berita terkait lainnya di sini
