lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Deputi Pemenangan Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Mardani Ali Sera menyebutkan, ada pihak yang ingin pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berlangsung hanya satu putaran.
Sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersuara bahwa presiden dan menteri boleh kampanye.
Mardani menyebutkan, pihak yang ingin satu putaran tersebut sadar bahwa kemungkinan mereka kalah sangat besar jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.
"Saya ingin menempatkan pada konteksnya. Konteksnya adalah tinggal 21 hari. Kita nanti akan melihat keseluruhan yang tadinya abu-abu, menjadi lebih terang benderang. Karena ada yang ingin memaksa, bukan memaksa ya, niat satu putaran. Karena di putaran kedua kemungkinan kalahnya besar," ujar Mardani, dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Rabu (24/1/2024) malam.
"Makanya dipaksa semua turun. Ada yang sudah cerita bos-bos besar turun, sekarang presiden turun. Nah itu konteksnya satu putaran," katanya melanjutkan.
Mardani mengatakan, pilpres berlangsung satu atau dua putaran adalah kehendak dari rakyat.
Dirinya mengingatkan para elite politik harus menjaga etika menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.
"Pertarungan akan semakin tajam, karena sudah tinggal 100 meter garis finish, sprint-nya jalan, senggolannya akan tajam. Paling baik, yang di atas, presiden khususnya, betul-betul bisa menjaga agar pemilu itu luber dan jurdil," kata Mardani.
Mardani menyebutkan, Pilpres 2024 merupakan kali pertama ada anak presiden maju dalam kontestasi.
Yakni, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.
"(Tahun) 2014, Pak SBY enggak kampanye kayak begini, karena anaknya enggak maju. Sebelumnya, Bu Mega juga enggak. Jadi wajar kalau tensinya tinggi. Apalagi, ketika tensi tinggi ini, presiden mulai mengeluarkan suara seperti tadi," ujarnya.
Baca: Gestur Celingak-celinguk Gibran, Kubu Ganjar Sebut Pelecehan, Jokowi Berkelit Enggan Komentar
Mardani mengatakan, secara legal formal, presiden memang boleh berkampanye selama mengajukan cuti.
Namun demikian, jika melihat dari sisi pembangunan demokrasi yang sehat, sikap Jokowi itu dinilainya sangat berbahaya.
"Tetapi dalam konteks membangun demokrasi yang sehat, dalam konteks kita mendidik masyarakat agar punya pandangan yang sakral terhadap demokrasi, sikap partisan presiden sangat berbahaya," imbuh Mardani.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
