lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sosok Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat ini sedang ramai diperbincangkan.
Hal ini lantaran Cak Imin kena slepet Gibran dalam debat cawapres kemarin, Jumat(22/12/2023).
Cak Imin ini disebut tidak konsisten lantaran cawapres Anies Baswedan ini dulu datang potong tumpeng IKN namun kini justru menolak IKN.
Lantas siapa sosok Cak Imin sebenarnya ?
Berikut profil Cak Imin alias Muhaimin Iskandar yang jadi cawapres Anies dan kena slepet dari Gibran:
Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. dikenal dengan sebutan Cak Imin, Gus Imin, atau Muhaimin Iskandar.
Muhaimin Iskandar merupakan seorang politikus yang pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Baca: Aksi Gibran Slepet Cak Imin, Frontal Sebut Cawapres Anies Baswedan ‘Aneh’
Muhaimin Iskandar juga kembali menjadi Ketua Umum (Ketum) partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2019-2024 pada 21 Agustus 2019.
Muhaimin Iskandar memiliki seorang istri bernama Rustini Murtadho pada 1995.
Pasangan tersebut dikaruiniai tiga orang anak yaitu Mega Safira, Rahma Arifa, dan Egalita Syahra.
Muhaimin Iskandar merupakan keponakan dari presiden Republik Indonesia ke-4 yaitu KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Daftar riwayat pendidikan Muhaimin Iskandar adalah sebagai berikut :
* SD Mamba'ul Maarif Denanyar, Jombang
* Madrasah Tsanawiyah Negeri denanyar, Jombang
* Madrasah Aliyah Negeri I Yogyakarta
* Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta
* Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (FISIP) UGM
* Magister Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia
Muhaimin Iskandar ketika masih muda aktif berorganisasi, satu diantaranya adalah menjadi Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yogyakarta pada 1990-1997.
Perjalanan karier Muhaimin Iskandar adalah sebagai berikut :
* Ketua Korps Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial, Yogyakarta
* Ketua PMII Cabang Yogyakarta (1994-1997)
* Wakil Ketua KNPI Yogyakarta
* Kepala Divisi Penelitian Lembaga Pendapat Umum, Jakarta (1992-1994)
* Kepala Divisi Penelitian Lembaga Pendapat Umum, Jakarta (1992-1994)
* Kepala Litbang Tabloid Detik (1993)
* Sekretaris Lembaga Kajian Islam dan Sosial Yogyakarta (1989)
* Staf Pengajar Pondok Pesantren Denanyar Jombang (1980-1983)
* Sekretaris Jenderal DPP PKB (2000-2005)
* Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (1999-2004)
* Wakil Ketua DPR RI (1999-2004)
* Wakil Ketua DPR RI (2004-2009)
* Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2009-2014)
* Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (2014-2019)
* Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (2019-2024)
Baca: Gibran Tampil di Luar Prediksi saat Debat Capres Lawan Cak Imin dan Mahfud MD
Tambahan informasi, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kompak mengkritisi janji Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang menyatakan bakal membangun 40 kota baru selevel Jakarta.
Hal itu saat keduanya diberi kesempatan memberikan tanggapan atas pernyataan Muhaimin dalam Debat Cawapres Pilpres 2024, Jumat (22/12/2023).
Awalnya, Muhaimin menyatakan bakal membangun 40 kota baru selevel Jakarta guna mengatasi masalah perkotaan seperti sampah dan transportasi publik yang akan semakin kompleks.
"Kami memiliki satu tekad di dalam pemerintahan mendatang, minimal harus dibangun minimal 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta," kata Muhaimin.
Merespons hal itu, Gibran mengaku aneh dengan pernyataan Muhaimin dimana bakal membangun 40 kota baru.
Terlebih Muhaimin sudah jelas menyatakan tidak setuju dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
"Gus Muhaimin ini agak aneh. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi tidak setuju sama IKN. Tapi ya monggo-lah, nggak papa. Yang jelas perkotaan kita harus garap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman terutama bagi disabilitas, lansia dan anak-anak," kata Gibran.
Gibran melanjutkan, konsep kota dengan transportasi umum yang ramah disabilitas, lansia dan anak itu kemudian akan diredulikasi di kota-kota lainnya.
Senada dengan Gibran, Mahfud MD juga mempertanyakan gagasan pembangunan 40 kota baru yang disebut Muhaimin.
Mahfud mempertanyakan apakah 40 kota itu bisa dibangun dalam masa pemerintahan yang hanya 5 tahun.
"Saya agak kaget juga. Membangun 40 kota selevel Jakarta, ya apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun bapak menjadi presiden dan wakil presiden, berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN saja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itupun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan. Lalu saudara 40 (kota)?. Luar biasa. 40 kota, selevel Jakarta."
"Lalu pembiayaanya, 40 kota itu dari APBN, APBD ataukah lembaga khusus seperti tadi ditanyakan oleh panelis melalui moderator. Ini perlu dijawab agar tidak spekulatif," kata Mahfud.
Menjawab pertanyaan dari Gibran dan Mahfud MD, Muhaimin menyatakan kota selevel Jakarta yang ia maksudkan adalah kota-kota yang nantinya bisa memiliki standar seperti Jakarta.
"Yang saya sampaikan seperti Jakarta, itu memiliki standar sampai seperti Jakarta. Dimana kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuhkembangkan," ujarnya.
Muhaimin lantas mencontohkan Kota Pontianak misalnya, dikembangkan dengan anggaran Rp 1 Triliun atau Rp 3 Triliun.
Hal itu, katanya, akan terealisasi lantaran anggaran dari APBN mencukupi.
"Jadi yang saya sampaikan selevel Jakarta itu target utama. Tapi yang lebih penting itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan, yang dipersiapkan dari potensi yang sudah ada sehingga dalam waktu singkat kota-kota, 40 kota itu sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki, yang ada." jelasnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan sikap Cak Imin yang mendadak menolak proyek IKN.
Pasalnya menurut Gibran, Cak Imin sempat ikut meresmikan proyek IKN.
Hal ini diungkapkan Gibran dalam debat kedua Pilpres 2024 yang menjadi panggung bagi setiap cawapres beradu gagasan, di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Awalnya pada debat tersebut, Cak Imin mengkritik Pemerintah yang 'ngotot' memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan.
Padahal, terdapat permasalahan yang lebih penting dibandingkan memindahkan Ibu Kota, yakni pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan.
"Saya setuju, bahwa yang paling penting bukan infrastruktur dulu atau SDM dulu.
Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas seluruh project-project besar yang ambisius," papar Cak Imin.
"IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN yang hampir Rp500 triliun.
Mendengar pernyataan Cak Imin yang kontra IKN, Gibran mengaku heran.
Lantaran, Cak Imin disebut-sebut pernah ikut rombongan Pemerintah untuk meresmikan IKN.
Bahkan Cak Imin turut mengikuti prosesi potong tumpeng.
"Saya ingat sekali dulu sempat ikut meresmikan dan memotong tumpeng di IKN.
Ini gimana Ini?
Enggak konsisten," ucap Gibran.
"Sekarang enggak dukung karena sekarang menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung perubahan," sambungnya.
(TRIBUNNEWSWIKI)
