lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Salah satu deklarator Maklumat Juanda, Erry Riana Hardjapamekas, menilai tidak seharusnya Presiden Joko Widodo lepas tangan dalam manuver politik yang menguntungkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming.
"Pertama, Presiden Jokowi, terlepas dari anggapan bahwa ia cawe-cawe dalam proses Pilpres, tentu bisa menghentikan proses pengajuan permohonan uji konstitusi sejak dini, demi kondusivitas situasi," kata Erry dalam keterangannya kepada Kompas.com, Minggu (22/10/2023).
"Fakta bahwa Presiden mendiamkan, termasuk juga tidak memberikan imbauan kepada partai-partai yang memanfaatkan namanya, untuk menghentikan proses tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi membiarkan dirinya masuk ke kebiasaan mewariskan kekuasaan (politik dinasti)," lanjutnya.
Menurut mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, wajar jika publik menilai Jokowi tak berbeda dengan penguasa lain yang ingin agar kekuasaan berikutnya dilanjutkan keluarganya.
Jika benar, maka hal itu merupakan bahaya untuk budaya politik dan kultur demokrasi
"Karena setelah 25 tahun reformasi, presiden yang paling dipuji ternyata memutar balik harapan. Ini contoh buruk dari figur yang semula diharapkan memberi contoh baik," ungkap Erry.
Dengan situasi seperti saat ini, maka Jokowi dianggap hanya mewariskan pembangunan fisik sebagai legasi kepemimpinannya selama 10 tahun.
"Sebab, di wilayah kelembagaan demokrasi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dianggap lemah, dan dalam penghormatan terhadap konstitusi justru terjadi perbuatan tercela," ujar Erry.
Erry berharap, Jokowi mengambil tindakan demi menjaga kultur yang baik dan menjauhkan politik dinasti dari Pilpres 2024.
"Saya pikir masih ada waktu bagi Presiden Jokowi untuk kembali menjadi figur yang memberi harapan. Sebelum KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara definitif pada bulan November nanti," jelasnya.
Sebelumnya, kartu politik Gibran pada Pilpres 2024 menjadi hidup setelah Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai ipar Jokowi, Anwar Usman, mengabulkan gugatan pengalaman sebagai kepala daerah dapat menjadi syarat maju pilpres kendati yang bersangkutan belum berumur 40 tahun.
Sejak putusan MK pada Senin (16/10/2023) itu, nama Gibran kian kencang untuk dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Gibran terbang ke Jakarta sejak Jumat (19/10/2023) dan bertandang ke ketua-ketua umum partai politik KIM.
Gibran bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, serta Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.
Pagi ini, ia menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca: Tunjuk Gibran Jadi Cawapresnya, Prabowo Mengaku Sudah Minta Izin Jokowi
Sebelumnya, Gibran menerima surat keputusan (SK) rekomendasi sebagai bakal calon wakil presiden dari Partai Golkar pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Sabtu (20/10/2023).
Adapun Presiden Joko Widodo merestui dan menganggap manuver politik putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, jelang Pilpres 2024 menjadi urusan pribadi.
Jokowi tak menepis atau mengonfirmasi apakah Gibran telah memberi tahu ataupun berdiskusi terkait langkah politiknya belakangan.
"Karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita," kata Jokowi selepas menghadiri acara Apel Hari Santri di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).
"Orang tua itu tugasnya hanya mendoakan dan merestui," ujar dia.
Di sisi lain, bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto sudah mengumumkan bahwa Gibran sebagai bakal cawapresnya.
Keputusan ini diambil secara aklamasi, bulat dan konsensus oleh seluruh elite partai politik KIM tersebut.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
