lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pengamat politik Selamat Ginting mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kini berpeluang menjadi menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Peluang AHY itu terbuka setelah ayahnya sekaligus Ketua Majelis Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor, Senin, (2/10/2023).
Ginting menyebut AHY bisa menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk menggantikan Dito Ariotedjo.
Saat ini Dito tengah tersandung kasus dugaan suap sebesar Rp27 miliar pembangunan BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
“Pertemuan Presiden Jokowi dan mantan Presiden SBY berpotensi memuluskan Ketua Umum Demokrat AHY menjadi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo yang tersandung kasus dugaan suap 27 miliar dalam Pembangunan BTS 4G Kementerian Kominfo,” ujar Ginting yang menjadi akademisi di Universitas Nasional, Rabu, (4/10/2023), dikutip dari Tribun Jakarta.
Menurut Ginting, SBY sudah lama ingin agar putranya itu memiliki jabatan dalam kabinet.
Keinginan itu membuat AHY rela meninggalkan karier militernya agar bisa mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017. Akan tetapi, upaya itu belum berhasil.
Baca: Alasan Demokrat Gabung Koalisi Prabowo meski Koalisi Itu Bertekad Teruskan Program Jokowi
Namun, selepas Demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Maju, AHY punya kemungkinan untuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi meski hanya dalam waktu singkat, yakni sekitar satu tahun saja.
“Ini seperti mengikat Demokrat agar tidak lari dari koalisi di mana Jokowi menjadi king maker-nya," ujar Ginting.
Ginting menduga jika AHY menjadi menteri, hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa memburuk.
"Hubungan Jokowi dengan Megawati bisa semakin merenggang sebab hubungan psikologis antara Megawati dengan SBY hingga kini belum cair. Jokowi bisa dianggap abai terhadap psikologis Megawati,” katanya menjelaskan.
Di samping itu, dia menduga ada beberapa menteri dari Partai Nasdem dan PKB yang rawan diberhentikan lantaran keputusan partai masing-masing yang dinilai berseberangan dengan koalisi pemerintah.
Baca: Anggap Demokrat Dukung Prabowo karena Kepepet, Pengamat: Bahaya kalau Gabung PDIP
Jokowi: Rahasia
Jokowi menanggapi setelah ditanya tentang kemungkinan Demokrat akan bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
Dia tidak menjawab secara tegas, tetapi hanya menyebut bahwa hal itu menjadi rahasia.
"Rahasia," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu, (4/10/2023), dikutip dari Kompas.com.
Mengenai pertemuan dengan SBY, Jokowi mengatakan pertemuan itu berlangsung sekitar hampir satu jam dan dilakukan untuk bersilaturahmi.
Dalam pertemuan itu Jokowi dan SBY turut membahas Pemilu 2024.
"(Pertemuan) hari Senin ya, Senin sore. Bertemu hampir satu jam. Ya silaturahmi berbincang-bincang terutama mengenai (pemilu) 2024, yang dibicarakan apa? Rahasia," kata Jokowi.
Ketika ditanya apakah ada pembahasan rencana Demokrat masuk koalisi, Jokowi kembali menjawab bahwa itu rahasia.
"Rahasia," katanya.
Baca: Menpora Dito Ariotedjo Klarifikasi Harta Kekayaan Rp282 Miliar yang Kebanyakan Hadiah: Kita Jujur
Demokrat: Tidak mewakili partai
Demokrat membenarkan adanya pertemuan antara Jokowi dan SBY.
"Ya benar. Pak SBY bertemu dengan Pak Jokowi di Istana Bogor," kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Selasa, (3/10/2023).
Ketika ditanya apakah dalam pertemuan itu dibahas tawaran Demokrat masuk kabinet, Andi tidak menjawabnya dengan jelas.
Dia hanya meminta masyarakat bersabar. "Sabar ya," katanya.
Menurut Andi, pertemuan antara SBY dan Jokowi itu tidak mewakili partai.
"Itu pertemuan presiden yang pernah memerintah dan sedang memerintah. Bukan SBY sebagai majelis tinggi partai. Level pembicaraan beyond soal partai dan pemilu," kata dia.
"Ada silaturahmi kebangsaan antara Pak SBY dan Pak Jokowi. Pertemuan dua presiden, Presiden RI ke-6 Pak SBY dan Presiden Jokowi tentu yang dibicarakan terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan. Silaturahmi ini akan memberi dampak positif membuat dinamika politik menjadi lebih teduh dan sejuk."
Baca: Demokrat Akhirnya Merapat ke Koalisi Prabowo, Begini Tanggapan Gerindra
Tanggapan Gerindra
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara tentang rumor perombakan atau reshuffle kabinet Jokowi.
Muzani menyebut perombakan itu adalah hak prerogratif Presiden Jokowi.
"Reshuffle itu kan menjadi hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensil presiden berhak melakukan evaluasi terhadap pembantu-pembantunya," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (3/10/2023), dikutip dari Tribun Medan.
Muzani kembali menyebut reshuffle wewenang Jokowi sepenuhnya. Namun, dia mengaku belum mendengar bahwa Jokowi akan merombak kabinet.
"Saya belum dengar. Saya belum dengar saya belum mendapatkan informasi tentang hal itu."
(Tribunnewswiki)
Baca berita lain tentang Partai Demokrat di sini.
