lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan kasus dugaan korupsi yang kini membelit Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan berdampak buruk bagi Partai Nasdem dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Syahrul adalah Ketua DPP Partai Nasdem, dan partai itu masuk dalam KPP.
Menurut Ujang, kasus Syahrul itu bisa memunculkan persepsi buruk atau negatif.
"Besar kecil, sedikit banyak itu akan mempengaruhi Koalisi Perubahan. Kan begini politik itu tentang persepsi, persepsi baik atau buruk di masyarakat," ujar Ujang yang menjadi akademisi di Universitas Al Azhar Indonesia, (4/10/2023), dikutip dari Tribunnews.
Ujang mengatakan jika narasi yang dibangun itu negatif, hasilnya bisa negatif. Oleh sebab itu, semua tokoh partai politik senantiasa mengampanyekan hal yang positif.
Kata dia, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul akan berdampak terhadap elektabilitas Anies-Cak Imin.
"Korupsi ini kan sesuatu yang negatif, dan itu Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Tentu akan berimbas elektabilitas Anies termasuk Nasdem dan Koalisi Perubahan."
Baca: Sebut Sakit Prostat Menteri Syahrul Kambuh, Nasdem: Mungkin karena Kepikiran Jadi Tersangka KPK
Dugaan penjegalan Anies
Sebelumnya, Ujang mengatakan ada pihak yang berusaha menjegal Anies-Cak Imin dengan menyerang kader Partai Nasdem yang menjadi menteri.
Syahrul adalah kader Nasdem, begitu juga mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang kini terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan BTS Kominfo.
Di samping itu, Cak Imin juga pernah diperiksa KPK setelah dia dijadikan bakal cawapres Anies yang didukung oleh KPP.
"Dalam konteks kita di Indonesia itu tidak terlepas dari adanya interpretasi politik untuk menjegal atau menggembosi dari pasangan Anies Muhaimin. Dan ini kan dari rezim ke rezim dari pemerintahan ke pemerintahan sama," ujar Ujang, Jumat, (29/9/2023), dikutip dari Tribunnews.
"Hukum masih menjadi instrumen alat politik bagi kelompok tertentu. Siapa yang menjadi lawan akan dikerjain, siapa yang menjadi kawan ya akan aman," kata dia.
Meski demikian, Ujang memahami bahwa bisa saja penegak hukum mempunyai bukti yang bisa digunakan untuk menyelidiki kasus itu.
Baca: Menteri Syahrul Limpo Hilang di Luar Negeri, KPK Berpikir Positif: Mungkin Hanya Tersesat
Akan tetapi, menurut Ujang, masyarakat pasti bertanya-tanya tentang alasan penegak hukum enggan menargetkan menteri yang berasal dari partai pendukung pemerintah.
"Coba seharusnya petinggi petinggi lain, menteri menteri lain yang dari partai pemerintah kan banyak kasus juga tuh. Kenapa didiamkan, kenapa nggak diusut gitu, loh. Itu kan menjadi persoalan."
"Jadi banyak kan menteri menteri yang bermasalah saat ini yang didiamkan. Karena bagian dari pemerintahan. Itu yang dianggap oleh rakyat oleh kita akademisi itu ada kekhawatiran hukum diintervensi oleh kekuatan politik dan itu terjadi dari setiap pemerintahan."
Ujang berharap penegakan hukum di tanah air dilakukan tanpa intervensi politik.
"Saya melihat inilah akrobat politik yang dimainkan atau mendorong hukum sebagai alat untuk menggembosi, menjegal, pihak pihak lawan politik. Sebenernya ini masalah umum yang terjadi setiap pemerintahan pada setiap rezim."
"Cuma saat ini terlalu terbuka, terlalu kelihatan proses hukumnya mengarah ke intervensi politik itu. Jadi mau dibantah apa pun mau diberikan argumen apapun rakyat sudah cerdas bisa menilai terkait persoalan ini," ujarnya.
Baca: Bantah Menteri Syahrul Limpo Kabur dari Kejaran KPK, Nasdem: Dia Sedang Berobat
Sudah jadi tersangka
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Syahrul Yasin sudah lama ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurut Mahfud, informasi itu didapatkannya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Bahwa dia sudah tersangka? Ya, saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau eksposenya itu kan sudah lama kalau tersangka," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (4/10/2023), dikutip dari Kompas.com.
Sementara itu, saat ini keberadaan Syahrul di Eropa tidak diketahui. Kementan mengaku kehilangan kontak dengan dia.
Mahfud percaya bahwa KPK bisa mencari keberadaan menteri dari Partai Nasdem itu.
"Ya mudah-mudahan segera ketemu, kan orang sekelas menteri tidak mudah juga menghilang begitu ya. Kalau menghilang dalam arti menghindari aparat atau lari begitu saya kira tidak mudah," katanya.
Mahfud tak ingin berspekulasi bahwa hilangnya Syahrul adalah upaya untuk lari dari kejaran KPK. Hingga saat ini lembaga antikorupsi itu belum menerbutkan daftar pencarian orang (DPO) sehubungan dengan menghilangnya Syahrul.
"Ini kan belum DPO, kita tunggu informasinya saja dulu," ujarnya.
Baca: Menteri Syahrul Limpo Hilang setelah Rumahnya Digeledah, Mahfud MD Yakin KPK Bisa Cari Dia
Nasdem bantah Syahrul kabur
Nasdem membantah bahwa Syahrul menghilang atau kabur dari kejaran KPK.
Menurut Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, Syahrul hingga kini belum pulang ke tanah air karena dia sedang berobat.
“Benar sekali (Syahrul sakit dan berobat) karena prostat,” ujar Sahroni, Selasa, (3/10/2023).
Akan tetapi, Syahroni tidak menyebutkan di mana Syahrul menjalani pengobatan. Dia berharap kesehatan Syahrul lekas membaik sehingga dia bisa pulang ke tanah air.
Menurut Syahroni, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh telah meminta Syahrul yang menjadi kader Nasdem untuk segera pulang.
“Semoga semua baik walaupun proses perawatan dan segera kembali ke tanah air sesuai perintah ketua umum,” kata Sahroni.
Baca: Sosok Syahrul Yasin Limpo, Mentan Era Jokowi yang Lenyap Tiba-tiba Setelah Rumahnya Digeledah KPK
(Tribunnewswiki)
Baca berita lain tentang Syahrul Yasin Limpo di sini.
