lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo menerima pertanyaan dari seorang mahasiswi soal anggapan sebagai presiden boneka.
Hal ini disampaikan saat dialog "3 Bacapres Bicara Gagasan" di Grha Sabha Universitas Gadjah Mada (UGM) Selasa (19/09/2023).
"Presiden adalah presiden. Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Titik, tidak ada komanya," kata Ganjar, dikutip dari Kompas.com.
Ia mengatakan, independensi seorang presiden bisa dinilai dari cara mengambil keputusan.
"Dari waktu ke waktu kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil. Seboneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya? Apakah proksi dari negara lain? Atau kah dari kelompok?" tuturnya.
Ganjar lalu menegaskan bahwa presiden adalah orang yang disumpah menjalankan konstitusi dan punya independensi secara penuh.
"Kalau kemudian satu per satu bisa diperbandingkan maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan. Tapi presiden adalah orang yang disumpah menjalankan konstitusi, dia punya independensi penuh," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menanggapi soal citra PDI-P yang sering jadi bahan ejekan netizen.
"Tidak ada demokrasi tanpa partai politik," kata dia.
Ganjar mengaku sudah menjadi anggota partai sejak mahasiswa.
Kala itu dirinya menjadi bahan nyinyiran.
"Semua orang nyinyir. Saat demo di Bunderan, saya ingin menyampaikan ke teman-teman, berdiskusi ke teman-teman, kita demo terus kok tidak ada hasil. Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus masuk dalam sistem untuk bisa mengambil keputusan," kata dia.
"Saya masuk partai dan saya diledek," lanjutnya.
Lalu dirinya menjadi anggota DPR dan diminta memimpin beberapa pansus.
Dia mengaku menjadi salah satu yang menginisiasi 30 persen keterwakilan perempuan.
"Saya diminta menyusun Undang-Undang Kewarganegaraan. Saya menjadi Ketua Pansus UU Parpol," kata dia.
"Saat itu ketika isu gender muncul, saya putuskan pengurus partai 30 persen perempuan. Karena saya ada di situ dan dengan tangan saya, saya putuskan. Manfaat," ungkapnya.
Sebagai alumni UGM, Ganjar tak pernah lupa hubungan keraton, kampus dan kampung.
Hal ini yang membuat dirinya menyetujui UU Keistimewaan.
"Peran Sri Sultan HB IX besarnya minta ampun. Beberapa partai tidak setuju UU Keistimewaan. Sepuluh menit saya putuskan. Ketua Panjanya, namanya Ganjar Pranowo. Sejak putusan itu, UU Keistimewaan lahir setelah belasan tahun tidak pernah putus," kata dia.
Saat menjadi gubenur, Ganjar mengutamakan pemerintahan yang antikorupsi.
Kemudian, memastikan APBD bisa membiayai pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Saya anggota PDI Perjuangan. Dan hari ini anda boleh menilai saya, apakah saya bisa berpihak pada wong cilik, Si Marhein itu," pungkasnya.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
