lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut Pemilu 2024 berpotensi chaos.
Sontak, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun memberikan tanggapan atas pernyataan SBY tersebut.
Megawati menganggap komentar itu justru sebuah keanehan.
Lantaran di beberapa pemilu sebelumnya tidak pernah terjadi chaos.
"Ada komen-komen yang menurut saya aneh. Yaitu sepertinya akan kalau ndak begini bisa terjadi chaos," kata Megawati di markas PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6/2023).
Karenanya, dia mempertanyakan pernyataan SBY yang mengingatkan adanya chaos di Pemilu 2024.
"Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa?" ujar Megawati.
Baca: Anies Khawatirkan Isu Cawe-Cawe Jokowi, Ganjar: Kalau Nyalon, Jangan Pernah Takut Isu
Dia menambahkan pemilu yang di Indonesia yang telah ada sejak tahun 1955 silam, belum pernah ada kerusuhan.
"Jadi bukan barang baru," ujar sang Ketum PDIP.
SBY sebelumnya mengingatkan akan terjadinya chaos politik apabila Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan Pemilu Legislatif 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.
Hal itu menanggapi pernyataan Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengaku mendapat informasi bahwa nantinya MK memutuskan Pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup.
Baca: Menurut Survei Populi Center, Ganjar Pranowo Dirasa Paling Mampu Lanjutkan Program Jokowi
Lantas, SBY menanyakan kepada MK urgensi sehingga sistem Pemilu diganti ketika proses Pemilu sudah dimulai.
"Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem Pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik," kata SBY dalam cuitannya di Twitter, dikutip pada Senin (29/5/2023).
Menurutnya, apabila MK memutuskan Pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup tentu akan menjadi isu besar dalam dunia politik di tanah air.
"Pertanyaan kedua kepada MK, benarkah UU Sistem Pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi? Sesuai konstitusi, domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dgn konstitusi dan bukan menetapkan UU mana yang paling tepat sistem Pemilu tertutup atau terbuka?" tanya SBY.
Baca: Senggol Perang Rusia dan Ukraina, Prabowo Sebut Tentara Indonesia Bisa Habis dalam Empat Tahun
SBY menjelaskan kalau MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa sistem Pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga diganti menjadi tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya.
"Ingat, semua lembaga negara termasuk presiden, DPR dan MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat," tuturnya.
SBY menegaskan penetapan UU mengenai sistem pemilu berada di tangan presiden dan DPR, bukan MK.
"Mestinya presiden dan DPR punya suara tentang hal ini. Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar," imbuhnya.
Baca: Tanggapan Ganjar Pranowo terkait Relawan Jokowi-Gibran Justru Dukung Prabowo
Mantan Presiden RI itu meyakini jika dalam menyusun DCS, Parpol dan bacaleg berasumsi sistem Pemilu tidak diubah, tetap sistem terbuka.
"Kalau di tengah jalan diubah oleh MK, menjadi persoalan serius. KPU dan Parpol harus siap kelola “krisis” ini. Semoga tidak ganggu pelaksanaan pemilu 2024. Kasihan rakyat," sambungnya.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUAN)
