lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengklaim tak ada penjegalan terhadap Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden (capres).
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, memprediksi adanya upaya penjegalan terhadap Anies.
Mahfud mendorong koalisi pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu agar tetap kompak supaya meraih tiket capres.
"Ndak ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit, kenapa dijegal," kata Mahfud di Lapangan Pancasila, Ende, NTT, pada Kamis (1/6/2023), dikutip dari Kompas.com.
Menurut Mahfud, upaya penjegalan justru sangat mungkin dilakukan oleh internal koalisi. Akan tetapi, Mahfud mengatakan pihak yang merasa dijegal malu untuk menyatakan bahwa kegagalan untuk menjadi capres justru disebabkan oleh pihak internal.
Baca: Ganjar Nilai Cawe-Cawe Jokowi Bukanlah Intervensi Politik Melainkan Hak sebagai Kader Partai
Baca: Dari Khofifah hingga AHY Jadi Kandidat Cawapres Anies, Siapa Paling Cocok? Berikut Kata Pengamat
"Kalau pemerintah tidak menjegal, mungkin saudara sih, cuma ndak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana," ujar Mahfud.
"Ndak, ndak ada yang akan menjegal," kata dia menegaskan.
Denny Indrayana sempat berujar bahwa proses peninjauan kembali (PK) kepengurusan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko adalah pembajakan partai politik.
Menurut Denny, jika Mahkamah Agung mengabulkan PK, Demokrat telah dibajak dan pencapresan Anies digagalkan oleh pihak yang memiliki jabatan dekat dengan Presiden Joko Widodo.
"Kita mengerti jika PK Kepala Staf Presiden Moeldoko sampai dikabulkan MA, Partai Demokrat nyata-nyata dibajak, dan pencapresan Anies dijegal kekuasaan," kata Denny, Selasa (30/5/2023).
Denny menyebut Presiden seharusnya membiarkan rakyat bebas memilih langsung presidennya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Baca: Johnny Plate Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Presiden PKS Sebut Pencapresan Anies Jalan Terus
Cawe-cawe politik
Beberapa pemimpin redaksi (pemred) menyebut Jokowi mengaku bakal cawe-cawe dalam pemilu mendatang demi kepentingan bangsa dan negara. Hal itu dikatakan para pemred setelah bertemu dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).
"Untuk kepentingan negara, tadi Presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara," kata Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra setelah pertemuan.
Dalam pertemuan itu, Jokowi menekankan bahwa Indonesia hanya mendapat kesempatan satu kali untuk menjadi negara maju, yakni dalam periode waktu 13 tahun ke depan. Kata dia, hal itu ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depan.
"Republik Indonesia hanya diberi waktu 13 tahun ke depan. Kalau bisa melompat, bisa jadi negara maju," ujar Sutta, mengutip pernyataan Jokowi.
Baca: Relawan Jokowi Terpecah ke Prabowo, Ganjar : Di Sana Kecil, Sebagian Besar Dukung Saya di Sini
Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, cawe-cawe Jokowi itu demi pemilu yang demokratis.
"Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah, Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," kata Bey pada hari Senin.
(Tribunnewswiki)
Baca berita lain tentang Anies Baswedan di sini.
