lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan laporan tentang dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Xinjiang, Tiongkok.
Tindak kejahatan ini diduga dilakukan terhadap muslim Uighur dan kelompok minoritas lainnya.
Laporan tersebut dirilis di Kantor PBB untuk urusan HAM di Jenewa, Swiss, hari Rabu, (31/8/2022).
"Ini tantangan yang belum pernah muncul sebelumnya, terhadap kebohongan Beijing dan perlakukannya yang mengerikan terhadap Uighur," kata Sophie Richardson, Direktur Tiongkok untuk Pengawasan HAM, dikutip dari The New York Times.
"Temuan memberatkan dari komisioner tinggi menjelaskan alasan pemerintah Tiongkok berusaha keras mencegah penerbitan laporan tentang Xinjiang yang mengungkap pelanggaran HAM oleh Tiongkok."
Richardson berujar Dewan HAM PBB harus menggunakan laporan itu untuk melakukan penyelidikan komprehensif tentang dugaan kejahatan di Xinjiang.
Tiongkok sudah menerima laporan tersebut beberapa sebelum diterbitkan.
Negara yang dipimpin Xi Jinping itu juga dilaporkan mendesak Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, untuk tidak menerbitkannya.
Baca: Parlemen Belanda Nyatakan Perlakuan China terhadap Muslim Uighur adalah Genosida
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, berkata laporan itu hanyalah "sandiwara yang digelar oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara Barat".
Di dalam laporan itu tidak ada penggunaan kata "genosida" seperti yang sering didengungkan oleh AS.
Namun, laporan itu mengakui kredibilitas klaim dari para aktivitis dan kelompok HAM yang menyebutkan bahwa Tiongkok telah menahan etnis Uighur, Kazakh, dan lainnya.
Baca: China Bantah Lakukan Genosida, Beri Bukti Bertambahnya Populasi Muslim Uighur di Xinjiang
Etnis-etnis tersebut ditahan di tempat yang disebut sebagai "Pusat Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan" atau V.E.T.C.
Ketika kabar penahanan itu mencuat, pemerintah Tiongkok membantahnya.
Namun, Tiongkok kemudian berujar bahwa tempat penahanan itu digunakan untuk mengajarkan keterampilan berbahasa, meningkatkan lapangan kerja, dan mencegah radikalisme.
Sejumlah orang yang pernah ditahan mengaku terdapat kekerasan fisik, perlakukan buruk, indoktrinasi ideologi Partai Komunis di sana.
Beberapa yang ditahan termasuk artis, akademisi, pebisnis, dan tokoh masyarakat lainnya yang sebenernya tidak memerlukan pelatihan kerja.
Baca: Twitter Hapus Postingan Kedubes China di AS yang Sebut Wanita Uighur Bukan Lagi Mesin Pembuat Bayi
Laporan itu juga menyebutkan adanya dugaan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, termasuk pemerkosaan.
PBB telah meminta Tiongkok untuk segera melepaskan semua orang yang ditahan di sana dan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM.
(Tribunnewswiki)
Baca berita lainnya tentang Uighur di sini
