Kemensos Cabut Ijin PUB ACT Sebagai Imbas Dugaan Isu Penyelewengan Dana Petingginya

Kementerian Sosial atau Kemensos cabut izn PUB yayasan kemanusiaan ACT setelah isu tak sedap beredar soal penyelewengan dana


zoom-inlihat foto
Menko-PMK-Muhaversitas-Brawijaya-KOMPAScom-Nugraha-Perdana.jpg
KOMPAS.com/ Nugraha Perdana
Menko PMK, Muhadjir Effendy saat diwawancarai pada Senin (27/6/2022) di Universitas Brawijaya.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kementerian Sosial mencabut izin PUB yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT pada tahun 2022.

Keputusan pencabutan ini dimabil lantaran adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan Yayasan.

Dalam sebuah keterangan tertulis pada Rabu lalu, Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy memaparkan tentang keputusan pencabutan tersebut.

Pencabutan izin tersebut dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, kata Muhadjir, dikutip dari Kompas.com.

Langkah pencabutan izin ini, kata Muhadjir, diambil karena pemotongan uang donasi lebih besar dari ketentuan yang diatur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyebutkan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Baca: 60 Rekening ACT Resmi Diblokir PPATK, Bagaimana Nasib Dana Donatur ?

Baca: Respons Presiden ACT Atas Pencabutan Izin dari Kemensos : Kami Sudah Kooperatif

Presiden ACT lbnu Khajar mengklarifikasi, penggunaan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

"Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen. Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul," lanjut dia.

Sebelumnya telah diberitakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) bakal memanggil pimpinan lembaga filantropis Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk meminjta keterangan terkait dugaan penyelewengan dana donasi umat.

Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat mengungkapkan, Kemensos akan memanggil pimpinan ACT lewat Inspektorat Jenderal (Itjen).

"Kementerian Sosial akan memanggil pimpinan ACT, yang akan dihadiri oleh tim Inspektorat Jenderal untuk mendengar keterangan dari apa yang telah diberitakan di media massa," kata Harry dalam keterangan tertulis, Selasa (5/7/2022), dikutip dari Kompas.com.

Harry menjelaskan, pemanggilan tersebut untuk mendengar keterangan ACT terkait dugaan penyelewengan tersebut sekaligus memastikan kebenarannya.

"Dan (kami) akan memastikan, apakah ACT telah melakukan penyimpangan dari ketentuan, termasuk menelusuri apakah terjadi indikasi penggelapan oleh pengelola," ucap Harry.

Aksi Cepat Tanggap atau ACT
Aksi Cepat Tanggap atau ACT (ACT)

Kemensos lewat Itjen memang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sesuai Permensos No 8 tahun 2021 huruf b.

Apabila ada indikasi penyelewengan pengelolaan dana, Kemensos juga memiliki kewenangan membekukan sementara izin PUB dari ACT hingga prosesnya tuntas.

"Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf b, Menteri Sosial berwenang mencabut dan/atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan," tutur Harry.

Sebelumnya diberitakan, beredar dugaan penilapan uang donasi oleh petinggi ACT lewat laporan jurnalistik majalah Tempo berjudul "Kantong Bocor Dana Umat".

Kemudian, dalam laporan tersebut disebutkan bahwa petinggi ACT menerima fasilitas mewah berupa mobil operasional jenis Alphard dan penggunaan dana donasi untuk operasional yang berlebihan.

Presiden Lembaga ACT, Ibnu Hajar mengungkapkan gaji petinggi ACT, terutama jabatan presiden mencapai Rp 250 juta per bulan.

Gaji fantastis itu mulai diterapkan pada awal tahun 2021.

Baca: Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Presiden ACT Sebut Penyaluran Bantuan Tetap Berjalan

Baca: Pihak ACT Jawab Tuduhan PPATK yang Sebut Lembaga Ini Danai Terorisme: Dana yang Mana?

Baca: Permintaan Maaf Presiden ACT Ibnu Khajar Soal Berita Penilapan Dana, Sebut Ada Pengurangan Karyawan

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Putradi Pamungkas/Ka)











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved