lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Insiden terputusnya interupsi karena mikrofon mati dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani kembali terulang.
Peristiwa itu terjadi pada hari ini, Selasa (24/5/2022), saat anggota Komisi VI DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK sedang menyampaikan interupsi.
Puan hendak menutup rapat paripurna karena telah melewati batas waktu yang ditentukan selama pandemi Covid-19.
Kemudian, memasuki waktu shalat zuhur.
Meski demikian, Amin tiba-tiba meminta waktu kepada Puan untuk menyampaikan interupsi.
"Tolong Pak, tadi saya sudah sampaikan, sudah masuk (waktu) acara shalat zuhur," jawab Puan.
"Pimpinan, interupsi, interupsi Pimpinan, satu saja," kata Amin, dikutip dari Kompas.com.
Puan lalu memberikan kesempatan Amin untuk berbicara maksimal 1 menit.
Hanya, Amin meminta waktu selama 4 menit.
Puan lantas keberatan.
"(Rapat paripurna) sudah 3 jam," kata Puan.
Dalam interupsi itu, Amin mempersoalkan ketiadaan aturan hukum yang mengatur larangan terhadap seks bebas dan penyimpangan seksual.
Dirinya juga mendorong revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur ketentuan tindak pidana kesusilaan secara lengkap.
Setelah kurang lebih 3 menit berbicara, suara Amin tiba-tiba menghilang.
Lampu mikrofon yang terletak di hadapannya yang terlihat mati membuatnya kebingungan.
Puan kemudian berbicara untuk menutup rapat paripurna dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta rapat.
Sementara, Amin terus meminta waktu melanjutkan interupsi.
Puan tidak menggubris permintaan Amin.
"Dengan seizin sidang dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om shanti shanti om, namo budhaya," kata Puan sambil mengetuk palu.
Baca: Puan Maharani Dinilai Ideal Dampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024
Baca: Buat Kesal Puan Maharani, Siapa Sosok Gubernur yang Tak Berikan Sambutan saat Puan Berkunjung?
Peristiwa tersebut sudah beberapa kali terjadi.
Pertama ketika rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, 5 Oktober 2020 lalu. Saat itu, pimpinan DPR mematikan mikrofon saat Fraksi Partai Demokrat menyampaikan interupsi terkait sikapnya yang menolak UU Cipta Kerja.
Peristiwa serupa kembali terjadi pada rapat paripurna terkait persetujuan Jenderal (TNI) Andika Perkasa sebagai panglima TNI, 8 November 2021.
Ketika itu, anggota Komisi X dari Fraksi PKS Fahmi Alaydroes menjadi 'korbannya'.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
