lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meminta aparat keamanan untuk tidak melakukan kekerasan apalagi membawa peluru tajam saat mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa besok, Senin, 11 April 2022.
Mahfud MD mengaku bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa tersebut.
"Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi," kata Mahfud dalam Ratas mengenai Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Dalam Negeri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2022), dikutip dari Kompas.com.
Rapat itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden dan Wakabaintelkam mewakili Kapolri, beserta sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Polhukam.
Menurut Mahfud MD, adanya aksi demonstrasi yang akan digelar oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai Indonesia ini adalah bagian dari demokrasi.
Meski demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara nomokrasi atau negara hukum.
Mahfud MD juga menekankan bahwa unjuk rasa dilakukan untuk menyampaikan aspirasi supaya bisa didengar pemerintah dan masyarakat.
"Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum," kata Mahfud MD.
Baca: Adian Napitupulu soal Demo 11 April: Yang Wacanakan 3 Periode Bukan Presiden, Kenapa Jokowi Didemo?
Baca: Mahfud MD
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengaku sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya pada Jumat (8/4/2022).
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat besok, Senin, 11 April 2022.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal menyampaikan bahwa ada sejumlah tuntutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam aksi turun ke jalan tersebut.
"Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara," kata Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal pada Jumat (8/4/2022).
Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.
Ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
"Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait," ujar Lutfhi.
Tuntutan kelima, lanjut Luthfi, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
Sementara itu, tuntutan yang terakhir adalah menuntut dan mendesak Jokowi-Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.
Luthfi Yufrizal juga mengonfirmasi bahwa setidaknya akan ada ribuan mahasiswa yang bakal hadir turun ke jalan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.
"Estimasi massa aksi 1.000 mahasiswa, dari berbagai kampus di Indonesia," kata Lutfhi.
(tribunnewswiki.com/Rakli Almughni)
Baca lebih lengkap seputar berita terkait lainnya di sini
