lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dikabarkan mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite.
Hal tersebut merupakan imbas dari melejitnya permintaan Pertalite, dampak dari naiknya harga BBP Pertamax atau RON 92.
Dengan selisih harga yang semakin tinggi, dikhawatirkan banyak pemilik kendaraan yang selama ini setia menggunakan Pertamax, beralih menggunakan Pertalite yang lebih murah.
Menteri BUMN, Erick Thohir, mengimbau masyarakat tidak perlu ribut-ribut terkait stok BBM pertalite yang dinilai langka di sejumlah SPBU.
Dirinya memastikan stok BBM Pertalite sudah mencukupi.
"Pemerintah sudah bilang sumbernya cukup. Tidak perlu ribut-ribut," kata Erick Thohir seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (3/4/2022).
Erick Thohir mengatakan, Pertalite masuk dalam kategori BBM hijau.
Kehadirannya memang ditujukan pemerintah untuk lebih mengurangi penggunaan Premium sehingga bisa mengurangi polusi udara.
"Dan pemerintah hadir bagaimana Premium diganti ke Pertalite. Bagus Premium apa Pertalite? Pertalite. Apalagi Pertalite itu masuk kategori BBM hijau sehingga yang namanya kerusakan udara polusi bisa dikurangi," imbuhnya.
Baca: Luhut Sebut Harga Pertalite dan Gas Elpiji 3 Kg akan Naik Tahun Ini: Nanti Juli-September Naiknya
Baca: Erick Thohir Sebut Pemerintah Hanya Subsidi Pertalite : Tapi Kalau Pertamax Naik, Mohon Maaf
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi mengatakan, pemerintah memastikan agar pasokan tersedia, khususnya BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, termasuk Pertalite.
Termasuk BBM Solar yang akan ditingkatkan pasokannya dan menjaga stok agar diatas 20 hari.
"Pemerintah menjamin tersedianya BBM dan melakukan koordinasi dengan badan usaha dalam hal ini Pertamina. Pertamina telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan dalam rangka terjaminnya ketersediaan BBM serta mengantisipasi peningkatan kebutuhan khususnya di bulan Ramadhan ini," tutur dia, dalam keterangannya.
Kemudian, Pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis, dalam upaya pengendalian penyaluran BBM jenis Solar bersubsidi.
Yakni dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM No 45.K/HK.02/SJN.H/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM.
Selanjutnya, pemerintah telah melaksanakan koordinasi dan pengawasan bersama antara Ditjen Migas, Tim BPH Migas, dan Pertamina di beberapa daerah yang terjadi antrean atau kelangkaan solar.
"Upaya lainnya adalah melakukan monitoring stok bahan bakar migas melalui command center, koordinasi Pertamina dengan penegak hukum dan Pemerintah Daerah," ujar Agung.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
