Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode Terus Bergulir, Demokrat: Karena Jokowi Tak Tegas

Pasalnya, wacana tiga periode bertentangan dengan aturan Konstitusi yang mengatur bahwa jabatan presiden maksimal dua periode.


zoom-inlihat foto
Presiden-Jokowi-mengenai-Mudik-Lebaran-2022.jpg
https://www.presidenri.go.id/
Presiden Joko Widodo


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Partai Demokrat menyebutkan, kemunculan kembali wacaa Jokowi tiga periode dapat diartikan sebagai gerakan "terorisme konstitusi".

Pasalnya, wacana tiga periode bertentangan dengan aturan Konstitusi yang mengatur bahwa jabatan presiden maksimal dua periode.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, gerakan itu muncul karena terus adanya pembiaran dari pemerintah, terutama Kepala Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Gerakan 'terorisme konstitusi' ini terus bergulir karena Jokowi tak bersikap tegas, malah terkesan bermain dua kaki dalam merespons manuver-manuver orang dekatnya dengan menjadikan demokrasi yang salah tafsir sebagai argumentasi," kata Kamhar dalam keterangannya, Kamis (31/3/2022).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkemah di IKN Nusantara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkemah di IKN Nusantara (Instagram/@jokowi)

Penilaian Kamhar berdasarkan pernyataan Presiden Jokowi untuk menanggapi usulan tiga periode, penambahan masa jabatan, dan wacana penundaan pemilu.

Beberapa kali, Jokowi angkat bicara dengan usulan tersebut, namun dianggap belum tegas merespons, bahkan menghentikan wacana.

Demokrat berpendapat bahwa pihak berkuasa sedang gencar mendorong agenda melanggengkan kekuasaan.

"Tanda bahwa elemen kekuasaan yang selama ini getol mendorong agenda pelanggengan kekuasaan dengan berbagai alternatif skenario," jelasnya.

Skenario pertama, lanjut Kamhar, pemilu tetap per 5 tahun namun ada penambahan periodesasi presiden menjadi 3 periode.

Skenario itu sudah mulai bergulir ke publik sejak 2019 pasca Pilpres.

"Kemudian skenario kedua, penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden selama 3 tahun yang mulai bergulir 2021 yang lalu," tambahnya.

Kamhar mengatakan, pihak-pihak berkuasa terus bergerilya dengan berbagai cara untuk memastikan terjadinya pelanggengan kekuasaan.

Skenario berikutnya yakni menggunakan asosiasi pemerintah desa Indonesia (Apdesi) untuk melanggengkan kekuasaan lewat wacana dukungan presiden tiga periode.

"Ini menjadi semacam show of force jika sebelumnya gagal menggunakan beberapa Ketua Umum Parpol koalisi untuk mewacanakan kepentingan ini," tutur Kamhar.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)

 







KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

  • Oreo BLACKPINK

    Oreo BLACKPINK adalah adalah produk eksklusif terbaru dari
  • Cara Membuat SIM Online 2022,

    Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mempunyai Surat Izin
  • Andries Noppert

    Andries Noppert adalah pemain sepak bola berkebangsaan Belanda
  • Beukenhof Restaurant

    Beukenhof Restaurant adalah restoran yang terletak di Yogyakarta
  • Takut Kembali ke Rumah, Korban

    Puluhan warga terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat, memilih
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved