lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - TNI AD menegaskan akan mendukung penuh kebijakan pemerintah mengenai kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta TNI dan Polri tak berdebat mengenai Ibu Kota Negara (IKN) di grup Whatsapp.
“Prinsipnya TNI AD mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota di Kalimantan dan ini sudah final,” ujar Dudung sebelum memimpin Rapim TNI AD Tahun 2020 di Mabesad, Jakarta, Rabu (2/3/2022), dikutip dari Kompas.com.
Dudung menyatakan apa pun yang terjadi mengenai kebijakan IKN, TNI AD akan mengikuti.
Dudung mengingatkan para komandan agar tidak berbicara yang aneh-aneh mengenai kebijakan IKN.
“Komandan satuan di sini ya dukunglah pemerintah jangan ada yang ngomong aneh-aneh lah. Kita loyalitas tegak lurus kepada Presiden sebagai pimpinan atau panglima tertinggi kita,” tegas dia.
Kemudian, memastikan bahwa TNI AD siap membantu proses pengamanan ketika pembangunan dilakukan, sejalan dengan rencana pembentukan satuan kecil TNI AD di wilayah IKN.
“Tentunya nanti pada saat proses akan ada satuan-satuan kecil dalam rangka membantu proses pengamanan pada saat proses pembangunan, itu nanti yang akan ditempatkan,” imbuh dia.
Baca: Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman
Baca: Pemindahan Ibu Kota Negara, Sri Mulyani Berencana Pakai Anggaran PEN Rp 178 Triliun
Diberitakan sebelumnya, Jokowi meminta supaya istri personel TNI dan Polri tidak mengundang ustad penceramah radikal karena atas nama demokrasi.
Dirinya juga menekankan kepada pimpinan TNI dan Polri untuk meningkatkan kedisiplinan untuk hal-hal kecil.
Contohnya, mengenai pembicaraan tidak setujunya kebijakan IKN di grup-grup Whatsapp.
Sebab, kebijakan IKN sudah diputuskan pemerintah dan mendapatkan persetujuan dari DPR RI.
Untuk itu, para pimpinan TNI dan Polri kini harus berhati-hati apabila pembicaraan di grup-grup Whatsapp terus ada.
"Hati-hati kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya, berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR," katanya dalam TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).
"Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Hati hati. Dimulai dari hal-hal kecil, nanti menjadi besar, kita jadi kehilangan kedisiplinan nasional. Karena disiplin TNI polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," imbuh dia.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
SIMAK ARTIKEL SEPUTAR JOKOWI DI SINI
