Cak Imin Bantah Istana Beri Arahan Soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar membantah adanya dorongan Istana dalam usulan penundaan Pemilu 2024.


zoom-inlihat foto
Abdul-Muhaimin-Iskandar-1542021.jpg
Istimewa
Muhaimin Iskandar


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar membantah kabar adanya dorongan Istana dalam usulan penundaan Pemilu 2024.

Dirinya menegaskan, usulan ini bahkan belum dibicarakan dengan Istana.

"Belum. Kita (berkomunikasi) dengan para ketua umum (partai politik) dulu, baru nanti setelah ketua-ketua umum bagus, kita (komunikasi) ke Istana," ujar Muhaimin pada Rabu (2/3/2022), dikutip dari Kompas.com.

Dirinya mengaku masih berpegang pada alasan ekonomi di balik usul penundaan Pemilu 2024.

Dirinya membantah ada arahan pemerintah dalam usul penundaan tersebut.

"Enggak ada (arahan dari pemerintah)," ucap Muhaimin.

"Karena momentum ekonominya tidak boleh hilang gara-gara konflik, kompetisi, stagnasi politik," lanjutnya soal alasan mengusulkan ditundanya Pemilu 2024.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Instagram @cakiminow)

Diberitakan sebelumnya, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali Muhaimin yang mengusulkan Pemilu 2024 diundur dengan alasan khawatir mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air.

Baca: Abdul Muhaimin Iskandar

Baca: Faldo Maldini

Di lain pihak, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini membantah anggapan soal pemerintah yang dinilai punya andil dalam memobilisasi deklarasi elit parpol untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Faldo menegaskan pekerjaan pemerintah terlalu banyak sehingga tak ada waktu melakukan hal-hal di luar tugas negara.

"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (28/2/2022). 

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)

SIMAK ARTIKEL SEPUTAR PEMILU 2024 DI SINI







KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved