Tahapan Pembangunan di IKN Butuh Waktu hingga 2045

Jangka paling pendek pembangunan di IKN dimulai dari tahun ini, dengan membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).


zoom-inlihat foto
UU-IKN-345.jpg
Dok. Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo bersama Menhan Prabowo Subianto dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju lokasi rencana ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (24/8/2021).


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, ada sejumlah tahapan pembangunan dalam pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemerintah telah mempersiapkan tahapan jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaan pembangunan.

Jangka paling pendek pembangunan di IKN dimulai dari tahun ini, dengan membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Pelaksanaan pekerjaan ini nanti dari 2022-2045. Paling pendek jangkanya 2022-2024 di KIPP tadi," kata Basuki dalam acara diskusi Beranda Nusantara "Menuju Ibu Kota Negara Baru" yang disiarkan YouTube RRI Net Official, Rabu (23/2/2022), dikutip dari Kompas.com.

Desain Ibu Kota Negara
Desain Ibu Kota Negara (DOK KEMENTERIAN PUPR)

Luas dari KIPP tersebut yaitu 6.671 hektare.

Di lokasi tersebut, akan dibangun infrastruktur dasar KIPP.

Pembangunan infrastruktur dasar tersebut juga sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta hal itu diimplementasikan.

"Kawasan inti pusat pemerintahan ini harus kita bangun dari 2022-2024. Satu, bangunan infrastruktur dasar yang disampaikan Pak Presiden. Jadi kita implementasikan," ujarnya.

Baca: Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Baca: Jokowi Teken UU IKN, Pembangunan Ibu Kota Baru Segera Dimulai, Simak Cakupan Wilayahnya

Infrastuktur pertama yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR adalah jalan.

Kemudian, ada pula air, kantor hingga hunian yang akan dibangun di KIPP IKN Nusantara.

Selanjutnya, pada 2024 sampai 2045 adalah tahapan pengembangan pembangunan di IKN.

Lebih lanjut, akan ada tiga klaster dalam KIPP IKN, Kalimantan Timur, di antaranya kawasan inti pemerintah, kawasan inti pendidikan dan kawasan inti kesehatan.

"Masing-masing klaster mempunyai miks, ada huniannya, ada komersialnya. Sehingga, diharapkan kota ini bukan kota pemerintahan, karena jadi sepi, mahal," kata Basuki.

Basuki menjelaskan, di KIPP juga akan dibangun seperti kantor-kantor pemerintahan, mulai dari kantor presiden, kantor wakil presiden, kantor parlemen (MPR, DPR, DPD), Mahkamah Agung, kantor Menko.

"Itu yang akan kita utamakan untuk dibangun di KIPP tadi, bagian dari 6.671 hektar," ujarnya.

Sebagai gambaran, luas dari area KIPP bisa dikatakan seluas area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)

SIMAK ARTIKEL SEPUTAR IBU KOTA NEGARA BARU DI SINI





BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2026 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved