Luhut Tolak Usul Anies Hentikan PTM di DKI Jakarta, Fadli Zon: Aneh, Mari Gunakan Akal Sehat Pak LBP

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyebut bahwa penolakan Luhut ini adalah hal yang aneh.


zoom-inlihat foto
fadli-zon-2.jpg
KOMPAS.com/JESSI CARINA
Fadli Zon


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali menolak usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta untuk menghentikan sementara proses pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyebut bahwa penolakan Luhut itu adalah hal yang aneh.

Menurut Fadli Zon, sudah seharusnya PTM dihentikan sementara lantaran kasus Covid-19 sedang melonjak tinggi.

"Ini aneh. Harusnya ketika Covid 19 sedang tinggi ya PTM dihentikan sementara. Kalau sudah landai, PTM bisa dilanjutkan," kata Fadli Zon, dikutip TribunnewsWiki di akun Twitter @fadlizon, Jumat (4/2/2022).

Anggota Komisi I DPR RI itu pun mempertanyakan siapa yang akan bertanggungjawab apabila terdapat siswa yang terpapar Covid-19 akibat PTM.

"Siapa yang bertanggung jawab kalau para siswa di DKI Jakarta terpapar Covid akibat PTM yang dipaksakan? Mari gunakan akal sehat Pak LBP," kata Fadli Zon.

Baca: Fadli Zon

Baca: Luhut Binsar Pandjaitan

Sebelumnya, juru bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, berujar bahwa pemerintah pusat tidak bisa menyetujui permintaan Anies untuk mengehentikan PTM walaupun hanya sebulan.

Pasalnya, pemerintah menganggap bahwa proses PTM sangat penting bagi pendidikan siswa.

"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM Terbatas dapat juga di perlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya," ujar Jodi, Kamis (3/2/2022), seperti dikutip dari Kompas.com.

Maka dari itu, pemerintah pusat tetap mewajibkan semua daerah di PPKM Level 2 untuk tetap menggelar PTM.

Akan tetapi, pemerintah kini membolehkan jumlah siswa dikurangi, dari sebelumnya 100 persen menjadi 50 persen.

Selain itu, orangtua juga diberi kebebasan untuk memilih.

"Orangtua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh," tutur Jodi.

Dikatakan Jodi, pemerintah pusat pada prinsipnya mendukung semua inisiatif pemerintah daerah dalam menurunkan kasus.

Akan tetapi, konsistensi dan pendekatan nondiskriminatif perlu menjadi dasa bersama.

"Kami berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan Covid-19," katanya.

(tribunnewswiki.com/Rakli Almughni)

Baca lebih lengkap seputar berita terkait lainnya di sini







KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2023 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved