lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan sejumlah pertimbangan Presiden Joko Widodo saat mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Moeldoko mengatakan, pada dasarnya setiap kepala staf angkatan siap apabila ditunjuk menjadi panglima.
"Yang pertama, para kepala staf itu semuanya siap menjadi panglima, baik (kepala staf angkatan) darat, laut ataupun udara," ujar Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (5/11/2021), dikutip dari Kompas.com.
"Kebetulan Pak Andika kepala staf yang senior. Itu bisa pertimbangannya senioritas," lanjutnya.
Pertimbangan berikutnya Moeldoko merujuk pada aturan rotasi pergantian panglima TNI dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Aturan mengenai rotasi antar-matra dalam penunjukan Panglima TNI tercantum dalam Pasal 13 Ayat 4 yang berbunyi bahwasannya Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Moeldoko mengatakan, istilah dapat di dalam UU itu tidak berarti harus, namun dapat bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
Pertimbangan lainnya, Moeldoko menyebutkan, secara tradisi yang sebenarnya berjalan rotasi jabatan panglima bukanlah dari matra darat, kemudian matra laut lalu matra udara.
"Bukan darat-laut-udara, bukan. (Jadi) darat, laut. Lalu darat udara. Nanti darat lagi. Itu tradisi yang berjalan selama ini," ungkap Moeldoko.
"Akan tetapi tidak juga tradisi itu bersifat permanen. Jadi semuanya ada kalkulasi-kalkulasi yang matang dan dipikirkan Presiden bagaimana menata organisasi ini agar terjadi sebuah regenerasi yang semakin mantab ke depan," tambahnya.
Baca: Anggota Komisi I DPR Prediksi Letjen Dudung Bakal Jadi KSAD Gantikan Jenderal Andika Perkasa
Baca: Punya Kekayaan Rp179 Miliar, Calon Panglima TNI Andika Perkasa Lebih Kaya daripada Jokowi
Seperti diketahui, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI, yang diajukan ke DPR pada Rabu (3/11/2021) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyebutkan penunjukan Andika menjadi calon tunggal panglima TNI memperkuat dominasi matra darat.
Gufron kemudian mengkritik penunjukkan ini idealnya dilakukan secara rotasi.
"Padahal (penerapan pergantian rotasi) itu penting dilakukan untuk menunjukkan kesetaraan antar matra," ujar Gufron saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/11/2021).
Menurut Gufron penunjukkan Andika sebagai panglima TNI tak sesuai rotasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Secara teknis, apabila merujuk aturan tersebut, seharusnya yang menjadi panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.
Terlebih, sebelum kepemimpinan Hadi yang notabene dari matra udara, sudah terdapat dua perwira dari angkatan darat yang menjadi panglima TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo.
Sementara, terakhir kali panglima TNI dijabat dari personel matra laut pada 2010-2013, yakni Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
