Cegah Lonjakan Mobilitas saat Libur Natal & Tahun Baru, Pemerintah Susun Aturan Cuti dan Libur

Diperkirakan akan ada 19 juta orang yang melakukan mobilitas pada periode libur Natal dan tahun baru.


zoom-inlihat foto
PPKM-Jakarta-25.jpg
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Kendaraan terjebak kemacetan di exit tol Semanggi, Tol Dalam Kota Jakarta, Senin (5/7/2021). Selain melakukan penyekatan di ruas jalan arteri, petugas gabungan juga melakukan penyekatan di beberapa ruas titik Jalan Tol seperti di Tol Dalam Kota Jakarta untuk membatasi mobilitas warga saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlangsung hingga 20 Juli 2021.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pada periode libur Natal dan tahun baru 2022 diperkirakan akan terjadi lonjakan mobilitas masyarakat.

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting menyebut akan ada kira-kira 19 juta orang yang melakukan mobilitas pada periode libur tersebut.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya lonjakan mobilitas, pemerintah kini sedang menyusun aturan mengenai cuti, libur, dan pembatasan mobilitas.

"Satgas bekerja sama dengan kementerian-lembaga dan ikut berkoordinasi bersama-sama. Sebagai contoh, memangkas cuti bersama di 24 Desember dan menjaga mobilitas masyarakat agar tidak terjadi kerumunan," kata Ginting dalam acara Diskusi Produktif, Rabu (3/11/2021), dikutip dari Tribunnews.

"Kebijakan ini akan terus menerus kita sampaikan ke masyarakat. Kalau tidak disampaikan, mungkin lebih 19 juta orang akan hilir mudik untuk menikmati libur Natal dan Tahun Baru," katanya.

Baca: Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal 2021, ASN Juga Dilarang Ambil Cuti Akhir Tahun

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting dalam tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (22/6/2021).
Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting dalam tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (22/6/2021). (Kompas TV)

Lonjakan mobilitas pada akhir tahun ini diprediksi bakal lebih besar dibandingkan dengan libur Natal dan tahun baru sebelumnya.

Pasalnya, masyarakat sekarang ini sudah cukup percaya diri dalam melakukan aktivitas di luar rumah karena turunnya kasus aktif Covid-19 serta sudah mulai tingginya tingkat vaksinasi di Indonesia.

Untuk itu, lanjut Ginting, diperlukan regulasi-regulasi baru untuk menahan laju mobilitas masyarakat.

 "Dengan adanya pemulihan ekonomi, sosial, kesehatan sosial, mobilitas masyarakat juga (ikut) meningkat. Kalau mobilitas masyarakat tinggi ya harus ada yang menahan, dan remnya ini adalah regulasi," ujar Ginting.

"Jangan euforia menaklukkan kepatuhan dan kewaspadaan kita," katanya.

Baca: IDI Sebut Status Pandemi di Indonesia Bisa Berubah Jadi Endemi jika Kasus Covid-19 Terus Landai

(Tribunnews/Ismoyo)

Baca berita lainnya tentang Covid-19 di sini











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved