Sanksi Terhadap ASN yang Nekat Pergi dan Cuti Saat Libur Maulid Nabi, Teguran hingga Gaji Tertunda

Pemerintah telah menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi tanggal 20 Oktober 2021.


zoom-inlihat foto
pns91211111.jpg
dok. ist
Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN)


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) siap memberi sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan bepergian dan mengambil cuti selama libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada 18-22 Oktober 2021.

Hal tersebut disampaikan Kemenpan RB dalam sebuah twit pada akun Twitter resminya, Selasa (12/10/2021).

"Pemerintah telah menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi tanggal 20 Oktober 2021. Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 13/2021, ASN dilarang bepergian dan cuti selama 18-22 Oktober 2021," demikian keterangan Kemenpan RB.

Namun, kebijakan tersebut dikecualikan bagi ASN yang mengambil cuti melahirkan, cuti sakit, atau alasan penting lainnya.

Pemerintah telah menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi tanggal 20 Oktober 2021.

Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 13/2021, pemerintah telah menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi tanggal 20 Oktober 2021.

Sementara, ASN dilarang bepergian dan cuti selama 18-22 Oktober 2021.

Ilustrasi PNS
Ilustrasi PNS (dok.Kemenpar)

Larangan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.

Begini bunyi terkait hukuman disiplin :

"Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja".

Baca: Airlangga Hartarto Ingatkan Anak Muda Jangan Hanya Berpikir Jadi ASN

Baca: Respons Ganjar Pranowo Terkait Penangkapan Budhi Sarwono oleh KPK, Minta ASN Jaga Integritas

Apabila merujuk pada PP yang tertulis dalam SE tersebut maka terdapat tiga jenis hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar, yaitu hukuman ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama menjelaskan, tingkatan sanksi yang akan diberikan tergantung penilaian Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

"Pemberian sanksi merupakan wewenang dari PPK Kementeran/Lembagga dan instansi terkait. Mengenai tingkatan, tergantung dari catatan para ASN yang melanggar," ujar Satya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/10/2021).

Rincian hukuman atau sanksi yang dikenakan

Hukuman disiplin ringan terdiri dari:

  • Teguran lisan
  • Teguran tertulis, dan
  • Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Kemudian, hukuman disiplin sedang terdiri dari:

  • Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
  • Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan
  • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Sedangkan jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 53 Tahun 2010 terdiri dari:

  • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
  • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  • Pembebasan dari jabatan
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  • Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved