PPKM Level 2-4 Diperpanjang 2 Pekan, Simak Aturan dan Syarat Perjalanan Darat

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2-4 selama dua pekan ke depan


zoom-inlihat foto
pos-penyekatan-PPKM-Level-4-di-Jalan-Raya-Bogor.jpg
TribunJakarta.com/Bima Putra
Tampak pos penyekatan PPKM Level 4 di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Pasar Rebo perbatasan Jakarta Timur dengan Kota Depok, Rabu (28/7/2021)


TRIBUNNWSWIKI.COM - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2-4 selama dua pekan, terhitung mulai dari 5 hingga 18 Oktober 2021.

Perpanjangan PPKM ditempuh sebagai upaya antisipasi menjaga tren kasus Covid-19 yang mulai menunjukkan tren membaik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan menjelaskan, konsisi saat sudah menujukkan perbaikan selama dua minggu belakangan.

"Kasus konfirmasi nasional turun 98 persen dan kasus konfirmasi Jawa Bali juga menunjukkan penurunan hingga 98,7 persen dari puncaknya pada 15 juli lalu," ujar Luhut dalam keterangan resminya, Senin (4/10/2021), dikutip dari Kompas.com.

Seiring perpanjangan PPKM, beberapa penyesuaian baru akan dilakukan.

Hanya saja, untuk perjalanan orang dalam negeri menggunakan transportasi umum, khususnya sektor darat, sampai saat ini belum ada perubahan.

Petugas gabungan Polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP melakukan penyekatan sebelum underpass Jalan Jenderal Basuki Rachmat atau yang dikenal dengan Underpass Basura, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2021). Polisi menambah titik penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat termasuk sebelum Underpass Basura untuk mengurangi mobilitas warga.
Petugas gabungan Polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP melakukan penyekatan sebelum underpass Jalan Jenderal Basuki Rachmat atau yang dikenal dengan Underpass Basura, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2021). Polisi menambah titik penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat termasuk sebelum Underpass Basura untuk mengurangi mobilitas warga. (Tribunnews/Herudin)

Dengan demikian, aturan berpergian dengan menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum, masih sama.

Tak ada revisi ataupun tambahan baru mengenai syarat dan lain sebagainya.

"Belum ada perubahan, kita mengikuti saja. Kalau ada perubahan dari Satgas, kami juga akan lakukan penyesuaian," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi kepada Kompas.com, Senin (4/10/2021).

Hal tersebut juga disampaika Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati yang menyatakan, sejauh ini mengikuti arahan darai Satgas dan juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Payung regulasinya akan mengikuti instruksi Mendagri, kita tunggu," kata Adita.

Baca: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 20 September, Luhut: Pemerintah Akan Terus Berlakukan PPKM

Baca: Airlangga Hartarto: Perpanjangan PPKM Jawa-Bali Berlaku Setiap Satu Minggu

Seperti diketahui, aturan berpergian menggunakan transportasi darat, baik pribadi atau umum, untuk perjalanan jarak jauh, telah tercantum dalam Surat Edaran (SE) Kemenhub No. 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat.

Berikut adalah aturan atau syarat perjalanan domestik menggunakan kendaraan pribadi dan transportasi umum berlaku :

 a.Untuk kedatangan dari Luar Jawa Bali/ Keberangkatan dari Jawa Bali ke Luar Jawa Bali membutuhkan syarat adanya kartu vaksin minimum dosis 1. Untuk pelaku perjalanan udara harus melakukan tes RT-PCR 2x24 jam dan moda lainnya tes RT-PCR 2x24 jam atau Antigen 1x24 jam.

b.Untuk perjalanan Antar Kota/Kabupaten dalam Jawa Bali persyaratannya: Orang yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap yang dibuktikan dengan kartu vaksin, untuk perjalanan udara hanya perlu tes Antigen 1x24 jam.

Sementara penerima vaksin dosis pertama, untuk perjalanan lewat udara wajib melakukan RT-PCR 2x24 jam. Untuk moda transportasi lainnya, pelaku perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksin atau sudah divaksin minimum dosis satu dan tes RT-PCR 2x24 jam atau Antigen 1x24 jam.

c. Pelaku perjalanan orang dengan usia di bawah 12 tahun dibatasi untuk sementara.

d. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

Selain itu, ada beberapa tambahan lain. Khusus penumpang transportasi umum diwajibkan menerapkan aplikasi PeduliLindungi, dan untuk mencegah keramaian dan kepadatan, pada tempat-tempat wisata diberlakukan ganjil genap.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)





Halaman
12






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved