lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengimbau Menteri Sosial Tri Rismaharini memperbaiki sistem bantuan sosial.
Hal tersebut dianggap lebih efektif ketimbang sekadar marah-marah bila menemukan masalah.
Menurutnya, permasalahan terkait bantuan sosial itu tidak hanya terjadi di segelintir daerah, namun hampir merata di berbagai daerah.
"Tak cukup hanya sekedar marah-marah. Yang harus diperbaiki sistem perlindungan bantuan sosial," kata Ace saat dihubungi, Senin (4/10/2021), dikutip dari Kompas.com.
Dari sejumlah kunjungan ke beberapa daerah, Komisi VIII DPR menemukan adanya Bantuan Sosial Tunai (BST) gagal salur, rekening saldo kosong, hingga penerima yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, perbaikan sistem itu mesti meliputi pendataan data, pemutakhiran data, distribusi bantuan sosial dan evaluasi bantuan sosial.
Termasuk memastikan aparatur Kementerian Sosial bekerja sesuai sistem yang telah diperbaiki.
Ace menilai perlu adanya perbaikan mekanisme koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, Himbara, PT Pos, serta berbagai pihak dalam sistem bantuan perlindungan sosial.
"Masalahnya jelas. Ada sistem pemutakhiran data yang bermasalah.
Harus diperbaiki sistem itu termasuk dalam membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pemutakhiran data," kata Ace.
Seperti diberitakan sebelumnya, bukan sekali dua kali saja Risma marah-marah ketika menyampaikan teguran.
Risma marah terhadap salah satu pendamping ketika ia menemukan ada warga di Gorontalo yang terdata menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi saldonya tidak pernah terisi.
Baca: Lewat Pesan WhatsApp, Gubernur Gorontalo dan Risma Saling Meminta Maaf, Anggap Masalah Sudah Clear
Baca: Risma Marah ke Pendamping PKH, Kini Sudah Minta Maaf, Gubernur Gorontalo : Pertama dan Terakhir
Lantaran hal tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku paham alasan Risma marah.
Namun, ia tidak setuju cara Mensos merespons laporan PKH tersebut.
“Itu pegawai saya meskipun dia pegawai rendahan tapi manusia juga. Saya alumni STKS, tahun 80-an sudah kenal Menteri Sosial Nani Soedarsono, para Dirjen tapi tidak ada yang sikapnya begitu. Saya tersinggung, saya enggak terima,” kata Rusli, Jumat (1/10/2021).
Rusli mengganggap apa yang dilakukan Risma itu tidak patut.
Menurutnyanya, perilaku Risma adalah contoh buruk sikap seorang pejabat negara.
"Saya melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang menteri, sosial lagi, memperlakukan seperti itu. Itu contoh tidak baik," kata Rusli.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)
