Jokowi Pastikan Pandemi Tak Halangi Proyek Ibu Kota Baru, Pengamat : Malah Menyulitkan

Jokowi mengungkapkan, pembangunan ibu kota baru kini memasuki tahap pembangunan infrastruktur.


zoom-inlihat foto
rombongan-presiden-tinjau-lokasi-ibukota-baru-2.jpg
Warta Kota/Alex Suban
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor meninjau lahan lokasi ibu kota negara yang baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019) sore. Presiden Jokowi menegaskan bahwa lahan tersebut bukan merupakan hutan lindung, melainkan kawasan hak pengusahaan hutan (HPH) yang dikembalikan ke negara. Warta Kota/Alex Suban


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo memastikan proses pembangunan ibu kota negara yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan tetap berjalan.

Pembangunan akan tetap dilakukan meski Indonesia masih harus menghadapi pandemi Covid-19.

"Agenda untuk ibu kota baru ini tetap dalam rencana," kata Jokowi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Senin (27/9/2021).

Jokowi mengungkapkan, pembangunan ibu kota baru kini memasuki tahap pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, pembangunan ibu kota baru harus didahului dengan adanya infrastruktur agar bisa mempermudah membawa logistik.

"Karena untuk membangun ibu kota baru itu infrastruktur menuju ke sana dulu. Untuk nanti membawa logistik," imbuh Jokowi.

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (dua kiri), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tiga kiri), Mendagri Tito Karnavian (tiga kanan), dan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (dua kanan) berbincang saat meninjau progres persiapan pembangunan Ibu Kota baru di kawasan Kelurahan Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (17/12/2019). Hari ini Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya Tol Balikpapan-Samarinda yang akan menjadi jalur penghubung utama menuju Ibu Kota baru RI.
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (dua kiri), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tiga kiri), Mendagri Tito Karnavian (tiga kanan), dan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (dua kanan) berbincang saat meninjau progres persiapan pembangunan Ibu Kota baru di kawasan Kelurahan Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (17/12/2019). Hari ini Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya Tol Balikpapan-Samarinda yang akan menjadi jalur penghubung utama menuju Ibu Kota baru RI. (TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan pembangunan ibu kota negara tidak akan terjadi dalam waktu singkat.

Berdasarkan master plan Bappenas, pembangunan diperkirakan akan memakan waktu selama 15-20 tahun.

"Kita kan tidak mungkin membangun ibu kota negara dalam waktu dua tiga tahun. Di dalam master plan Bappenas yang sudah selesai, itu diperkirakan 15-20 tahun," terang Suharso.

Baca: Tinjau Lokasi di Kalimantan Timur, Jokowi: Agenda Ibu Kota Baru Tetap dalam Rencana

Baca: Kabupaten Penajam Paser Utara

Seperti diketahui, rancangan undang-undang ibu kota negara telah masuk dalam Program Legislasi Nasional, Prolegnas 2021.

Namun, Jokowi masih belum mengirim Surat Presiden soal ibu kota baru ini.

Alhasil, DPR belum bisa memulai pembahasan payung hukum ibu kota negara.

Tanggapan Pengamat soal Pembangunan Ibu Kota Baru

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim, mempertanyakan kebijakan pemerintah yang merencanakan anggaran besar demi pemindahan ibu kota negara.

Menurut Emil, saat ini negara sedang mengalami tekanan kondisi keuangan.

Emil merasa keuangan Indonesia tak tersedia begitu banyak.

Dirinya juga menilai, pengeluaran untuk pembangunan ibu kota baru akan mempersulit pengelolaan keuangan negara.

"Pengeluaran untuk ibu kota negara berjalan seolah-olah keuangan itu tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara," ungkap Emil.

Di lain pihak, Pengamat Ekonomi INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menilai untuk saat ini seharusnya pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi.

Dengan demikian, ekonomi negara bisa kembali ke posisi optimal.

Lebih lanjut, pemerintah juga harus bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat serta mengentaskan kemiskinan.

"Fokus pemerintah harusnya supaya ekonomi kita kembali ke posisi yang optimal. Kemudian juga membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan," tutur Ahmad.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)

SIMAK ARTIKEL SEPUTAR PEMBANGUNAN IBU KOTA BARU DI SINI







KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved