lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberantas mafia tanah.
Jokowi meminta jajaran Polri untuk tidak ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada.
Hal tersebut dikatakannya dalam sambutannya saat Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Rabu (22/09/2021), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
“Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah,
Pada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada.” ujar Presiden seperti dikutip Tribunnewswiki.com dari YouTube Sekretariat Presiden.
Baca: Disebut sebagai Mafia Tanah, Fredy Kusnadi Disebut Sempat Tempati Rumah Ibu Dino Patti Djalal
Selain itu, Kepala Negara mengimbau jangan sampai ada aparat hukum yang membekingi para mafia tanah.
“Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut.
Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” tegasnya.
Menurutnya, hal ini merupakan bentuk komitmen negara dalam mengurai konflik agrarian yang ada.
Negara berkomitmen untuk mengiurai konflik agrarian yang ada dengan mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat.
Baca: Dilaporkan ke Polisi, Dino Patti Djalal: Saya Senang Satu Sindikat Mafia Tanah Sudah Muncul
Konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah sudah berlangsung lama.
Ada pula yang puluhan hingga 40 tahun konflik tersebut belum terselesaikan.
Jokowi tidak ingin rakyat kecil tidak memiliki kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka.
Ia mengatakan, kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama.
“Banyak konflik telah berlangsung lama, bahkan sangat lama.
Ada yang puluhan tahun, bahkan sampai 40 tahun, tetapi masalahnya tidak selesai-selesai,” ujarnya.
Baca: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku paham akan kondisi masyarakat yang harus menghadapi konflik agrarian.
“Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok petani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta, bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agrarian,” kata dia.
Oleh sebab itu, bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021, Jokowi menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten dan kota.
Sebanyak 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota yang menjadi prioritas di tahun 2021.
Baca: Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul
“Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena sertifikat-sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat,”
Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan,” kata Jokowi
Jokowi juga meminta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyalurhan bantuan-bantuan kepada masyarakat.
“Menyalurkan bantuan-bantuan berupa modal, bibit, pupuk, pelatihan-pelatihan, agar tanah yang digarap oleh Bapak-Ibu penerima manfaat reforma agraria ini lebih produktif.
Sekali lagi, agar tanah yang ada lebih produktif, memberikan hasil untuk membantu kehidupan Bapak-Ibu sekalian,” ujar Jokowi.
(Tribunnewswiki.com/Saradita)
