Hati-hati Kejahatan Skimming ATM, Kenali Pencegahan dan Hukumnya

Dona menjelaskan, nasabah wajib mewaspadai potensi skimming dengan melakukan proteksi, utamanya pada kartu ATM.


zoom-inlihat foto
ilustrasi-atm111.jpg
intisari
Ilustrasi mesin ATM


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sejumlah bidan, dokter dan aparatur sipil negeri (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah lantaran menjadi korban pembobolan rekening melalui ATM.

Sejumlah korban kehilangan uang Rp 19 juta hingga Rp 128 juta.

Dikutip dari TribunSolo.com, kasus ini terungkap dari adanya pesan berantai di aplikasi WhatsApp.

Terkait hal tersebut, Dosen Hukum ITE Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Dona Budi Kharisma mengatakan, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan baik nasabah atau pihak bank jika terjadi pencurian metode skimming tersebut.

"Nasabah segera melaporkan ke cabang/unit bank terdekat untuk dilakukan pemblokiran, sementara pihak bank juga harus segera membuat layanan pengaduan dan melakukan pemeriksaan di ATM tempat terjadinya skimming," ujarnya, saat dihubungi Tribunnewswiki.com, Rabu (8/9/2021).

Dona menjelaskan, nasabah wajib mewaspadai potensi skimming dengan melakukan proteksi, utamanya pada kartu ATM.

Termasuk dengan beralih ke kartu ATM berteknologi chip.

Kemudian, mengganti PIN secara berkala.

Ilustrasi Mesin ATM
Ilustrasi Mesin ATM (Unsplash: Johny vino @johnyvino)

Di sisi lain, bank juga harus bertanggung jawab untuk menjaga sistem transaksi nasabah dari kejahatan perbankan.

"Pelanggan harus waspada, perhatikan kondisi mesin ATM atau EDC sebelum bertransaksi apakah ada kamera mencurigakan," ujarnya.

Baca: ATM Link

Baca: Catat, Begini Cara Mudah Mengurus Kartu ATM Tertelan

Disinggung mengenai ketentuan hukum, Donna menguraikan pelaku skimming bisa dikenakan pasal dari 3 undang-undang.

Yakni, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (UU 3/2011) yang menguraikan bahwa setiap orang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Kemudian, Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) UU ITE, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.

Terakhir, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas tindak pidana pencurian.

Sebaliknya, pihak bank  juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya menjaga sistem transaksi keuangan nasabah (ATM).

"Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UU No 7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa bank wajib menjalankan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan dan mengenal nasabah," pungkasnya.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)

SIMAK ARTIKEL SEPUTAR PERBANKAN DI SINI











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved