Keras, Kontras Sebut Pidato Kenegaraan Jokowi Hanya Gimmick

Menurut Kontras, pidato kenegaraan Jokowi kemarin hanya gimik dan omong kosong lantaran masih adanya sejumlah pelanggar hak asasi manusia (HAM)


zoom-inlihat foto
Presiden-Jokowi-mengenakan-baju-kampret-busana-adat-suku-Baduy-luar-2.jpg
Tangkapan Layar KompasTV
Presiden Jokowi mengenakan baju kampret, busana adat suku Baduy luar saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8/2021) di gedung DPR/MPR Jakarta.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) secara keras mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR Bersama DPR-DPD RI, Senin (16/8/2021).

Menurut Kontras, pidato kenegaraan Jokowi kemarin hanya gimik dan omong kosong lantaran masih adanya sejumlah pelanggar hak asasi manusia (HAM).

“Jadi pidato kemarin saya rasa itu hanya sebuah gimik dan omong kosong belakang karena tidak dibarengi dengan sebuah implementasi yang cukup baik dari Presiden Jokowi dan jajarannya selama para kroni-kroni dan penjahat HAM masih ada di sampingnya,” kata Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti, dalam diskusi virtual, dikutip dari Kompas.com, Selasa (17/8/2021).

Fatia, mengatakan, isu HAM tidak pernah lagi masuk dalam pidato kenegaraan Jokowi dalam dua tahun terakhir.

Dirinya menilai hal tersebut sebagai pertanda bahwa memang sebenarnya isu HAM tidak diprioritaskan pemerintah.

“Yang memang mencerminkan sebenernya (isu HAM) tidak pernah diprioritaskanya isu HAM,” ujar dia.

Presiden Jokowi mengenakan baju Kampret, busana adat suku Baduy Luar saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8/2021) di gedung DPR/MPR Jakarta.
Presiden Jokowi mengenakan baju Kampret, busana adat suku Baduy Luar saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8/2021) di gedung DPR/MPR Jakarta. (Tangkaplayar KompasTV)

Fatia menyoroti tindakan Jokowi yang memberikan penghargaan Tanda Jasa Bintang Utama kepada tokoh kontroversial pejuang Timor Timur, Eurico Gutteres.

Padahal, menurutnya Eurico Gutteres merupakan seorang pelanggar HAM berat di Timor Timur.

“Jokowi malah memberikan penghargaan terhadap aktor pelanggar HAM berat ini,” ucap dia.

Baca: Upacara Kemerdekaan RI: Jokowi Kenakan Pakaian Adat Pepadun dari Lampung, Wapres Pakai Adat Sunda

Baca: Pandemi Covid-19 Belum Usai, Jokowi Sebut 2022 Penuh dengan Ketidakpastian

Berdasarkan catatannya, Fatia menyebut Jokowi juga pernah memberi apresiasi serupa sebelumnya.

Padahal, seharusnya para pelaku pelanggar HAM berat tersebut diadili.

“Ada Prabowo, Wiranto, Hendropriyono, dan lain sebagainya yang merupakan orang-orang atau aktor utama dalam pelanggaran HAM berat masa lalu yang diberikan tempat nyaman di tengah Jokowi,” kata Fatia.

Menurut Fatia, jika aktor pelanggar HAM berat masih bebas dan ada di dalam tatanan kepemimpinan pemerintahan saat ini, maka akan sangat sulit untuk membentuk sebuah pengadilan HAM.

Lebih lanjut, Fatia juga menyoroti ketiadaan komitmen pemerintah dalam penuntasan pelanggaran HAM berat.

Pasalnya, pemulihan terkait pelanggaran HAM Berat tidak boleh hanya mencakup soal pemberian kompensasi dan jaminan tidak adanya aksi keterulangannya kejadian.

Pemerintah juga harus mengungkap kebenaran HAM serta mengadili mengadili pelaku pelanggaran HAM.

“Jadi tidak ada komitmen secara menyeluruh dan itu hanya lah lip service terhadap para korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk menyelesaikan kasus-kasus pelnaggaran HAM berat,” tutur dia.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/PUTRADI PAMUNGKAS)

SIMAK ARTIKEL SEPUTAR HAM DI SINI











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved