lihat foto
Jokowi juga meminta pengorganisasian ini dijalankan melalui kepemimpinan lapangan yang kuat dari level teratas hingga ke tingkat desa.
2. Akui Ada Aspirasi Pelonggaran PPKM Darurat, Singgung Kemungkinan RS Kolaps
Jokowi mengaku adanya aspirasi yang meminta agar kegiatan sosial dan ekonomi dilonggarkan.
Menurutnya, pelonggaran kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilakukan apabila kasus penularan Covid-19 rendah.
"Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps. Hati-hati juga dengan ini," katanya.
3. Prokes dan Vaksinasi
Jokowi juga mengingatkan kepla daerah agar memastikan penerapan prokes dan mempercepat vaksinasi.
Ia menyebut penerapan protokol kesehatan )prokes) adalah kunci utama.
Jokowi meminta penerapan prokes diatur secara detail terutama di pasar, pabrik, untuk mal, untuk rumah ibadah, dan lain-lain.
Baca: Ancaman Satpol PP Tangsel ke Pedagang Angkringan: Besok Kalau Naik Media, Dianya Aja Bawa
Baca: Wapres Maruf Amin Laksanakan Salat Idul Adha dengan Prokes Ketat di Kediaman Resmi
4. Penyiapan Tempat Isolasi di Desa/Kelurahan
Presiden Jokowi juga meminta kepala daerah menyiapkan tempat isolasi bagi pasien Covid-19 bergejala ringan sampai di tingkat terbawah yakni kelurahan atau desa.
Tempat isolasi di level terendah diperlukan karena isolasi warga terutama di perkotaan dianggap tidak efektif karena berpotensi terjadinya penularan secara masif.
5. Pemda Diminta Siapkan Rumah Sakit Cadangan
Presiden juga meminta agar pemerintah daerah menyiapkan rumah sakit cadangan atau rumah sakit daerah sedini mungkin.
Jikalau RS cadangan belum dibangun, Jokowi meminta agar Pemda memiliki perencanaan apabila kapasitas rumah sakit penuh.
6. Percepatan Bansos
Di akhir arahannya, Jokowi menyoroti soal pencairan bantuan sosial (bansos).
Mantan Wali Kota Solo ini meminta agar bansos dan belanja daerah cepat direalisasikan.
Ia mencontohkan, untuk anggaran UMKM sebesar Rp 13,3 triliun, baru Rp 2,3 triliun yang dipakai.
"Padahal kita sekarang ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan," ujarnya.
(Tribunnewswiki.com/Saradita, Tribunnews.com/Daryono)
