DPR Minta Kapolri Kaji Ulang dan Bongkar Jalur Sepeda Permanen di Sudirman-Thamrin Jakarta

Sahroni berpendapat, jalur sepeda permanan lebih baik dibongkar supaya dapat dilalui oleh semua pengguna jalan.


zoom-inlihat foto
jalur-sepeda-permanen-Sudirman.jpg
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Petugas dari Dinas Perhubungan menjaga jalur sepeda permanen Sudirman, Selasa (6/4/2021).


TRIBUNNEWSWIKI.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni buka suara terkait pembongkaran jalur sepeda permanen.

Sahroni meminta Kapolri mengevaluasi kembali kebijakan kalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin.

Menurut dia, pemisahan jalur ini berpotensi menimbulkan isu diskriminasi terhadap pengguna jalan lainnya.

“Mohon kranya pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepedan di jalur Sudirman-Thamrin.

Jangan sampai ada isu tentang diskriminasi baik sepeda road bike dan sepeda seli,” kata Sahroni dalam rapat Komisi III DPR dengan Polri, Rabu (16/6/2021) seperti dikutip dari tayangan KompasTV.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (Tangkapan Layar KompasTV)

Ia pun menyinggung soal perpecahan karena jalur sepeda tersebut yang sempat terjadi.

“Memecah belah perkataan dari salah satu komunitas.

Sayang disayang bahwa ini adalah jalan umum yang para pesepedan pada sekarang hanya makan waktu dua jam, 22 jam dipakai kendaraan lain,” jelasnya.

Sahroni berpendapat, jalur sepeda permanan lebih baik dibongkar supaya dapat dilalui oleh semua pengguna jalan.

Sedangkan risiko yang dapat terjadi saat berkendara diserahkan ke masing-masing pengguna jalan.

Pengendara sepeda patuh melaju di jalur khusus sepeda di kawasan Thamrin- Sudirman, Kamis (3/6/2021).
Pengendara sepeda patuh melaju di jalur khusus sepeda di kawasan Thamrin- Sudirman, Kamis (3/6/2021). (KOMPAS.com/MITA AMALIA HAPSARI)

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang.

Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut.

Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin," kata dia.

Sementara itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyatakan, pihaknya menyetujui usulan apabila jalur sepeda itu dibongkar.

Saat ini pihaknya juga masih mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang timbul akibat adanya jalun khusus tersebut.

Petugas dari Dinas Perhubungan menjaga jalur sepeda permanen Sudirman, Selasa (6/4/2021).
Petugas dari Dinas Perhubungan menjaga jalur sepeda permanen Sudirman, Selasa (6/4/2021). (KOMPAS.com/Ihsanuddin)

“Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan mencari formula yang pas.

Kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti di bongkar saja,” ujar Listyo Sigit.

Kapolri juga akan melakukan studi banding ke negara-negara tenangaa untuk menemukan formula yang pas.

Selain itu pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan juga Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam rapat Komisi III DPR dengan Polri, Rabu (16/6/2021)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam rapat Komisi III DPR dengan Polri, Rabu (16/6/2021) (Tangkapan Layar KompasTV)

“Kami akan studi banding ke beberapa negara tetangga kita, sehingga kemudian pengaturan rute sepeda, baik sepeda yang digunakan untuk bekerja atau berolahraga terkait dengan jamnya.

"Kemudian pengaturan luas wilayahnya daerahnya, nanti akan kami koordinasikan Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah DKI, para Kapolda di seluruh wilayah juga melakukan yang sama,” tuturnya.

Keberadaan jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin terus menimbulkan kontroversi setelah pertama kali diuji coba pada Februari 2021 lalu.

(Tribunnewswiki.coM/Saradita)











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved