lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Perekonomian Indonesia masih belum pulih sepenuhnya akibat Covid-19.
Namun, pemerintah justru memiliki wacana yang dinilai merugikan masyarakat.
Pemerintah dikabarkan berencana memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang keputuhan pokok atau sembako.
Melansir Kompas.com, barang-barang sembako tersebut adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.
Wacana ini tertuang dalam rancangan draf revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Kabar ini menuai banyak respon dari berbagai kalangan.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, menilai rencana PPN untuk sembako membebani masyarakat.
Baca: Rata-rata Turun 20 Juta, Simak Harga Terbaru Mobil Keluarga Setelah Dapat Insentif Pajak 0 Persen
Menurutnya banyak pedagang yang tak habis pikir dengan kebijakan ini.
Padahal saat pandemi Covid-19 ini, para pedagang sudah cukup kesulitan.
"Mau dibebani PPN lagi? Gila, kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Ini malah mau ditambah PPN lagi, gimana enggak gulung tikar," kata dia seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (10/6/2021).
Abdullah Mansuri juga meminta pemerintah untuk menghentikan wacana ini.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marwan Cik Asan, buka suara tentang wacana ini.
Menurutnya kebijakan tersebut akan menyulitkan masyarakat.
Wacana ini juga diibaratkan sebagai pengkhianatan terhadap rakyat.
Baca: Daftar Instansi yang Telah Umumkan Formasi CPNS 2021, Dibuka untuk Lulusan SMA hingga S2
“Ini menyulitkan masyarakat. Pengkhianatan, terlintas di pikiran juga tidak boleh untuk mengenakan pajak pada sembako. Cari terobosan lain!” ujar Marwan dalam rapat Banggar DPR RI bersama pemerintah dikuti dari Kontan.co.id, Kamis (10/6/2021).
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai wacana ini tidak manusiawi.
Terutama kebijakan ini muncul saat pandemi Covid-19.
Padahal daya beli masyarakat sedang turun.
"Wacana ini jelas menjadi wacana kebijakan yang tidak manusiawi, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, saat daya beli masyarakat sedang turun drastis," kata Ketua YLKI Tulus Abadi, Kamis (10/6/2021).
RUU KUP tidak hanya merancang pajak sembako pada kategori barang.
Di kategori jasa, pemerintah akan mengenakan PPN pada 11 kelompok jasa yang saat ini masih bebas PPN. Di antaranya jasa pendidikan.
Sebelumnya jasa pendidikan masuk kategori jasa bebas PPN. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai PPN.
Dalam Pasal 2 PMK tersebut disebutkan kelompok jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN adalah jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
Kemudian jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah juga tak dikenai PPN, termasuk jasa pendidikan non formal dan pendidikan formal.
Lalu dalam Pasal 4 dijelaskan rincian jasa penyelenggaraan pendidikan, baik yang formal, non formal, dan informal.
Untuk pendidikan formal terdiri dari jasa penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Untuk jasa penyelenggaraan pendidikan non formal terdiri dari jasa penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan.
Kemudian pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan.
Lalu, jasa penyelenggaraan pendidikan informal terdiri dari jasa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
Semua jenis jasa pendidikan tersebut masih belum dikenai PPN sekarang. Namun, jika revisi KUP 'diketok', maka berpotensi dikenai PPN.
Baca: Bisakah Pendaftar Sekolah Kedinasan Ikut Seleksi CPNS? Ini Penjelasannya
Dalam rancangan (draft) RUU KUP yang diterima Tribunnews.com, pemerintah menghapuskan jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN.
"Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut, g (jasa pendidikan) dihapus," bunyi draft RUU KUP dikutip, Kamis (10/6/2021).
Selain pendidikan, jasa lainnya yang dipungut PPN meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi.
Selanjutnya, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, dan jasa tenaga kerja.
Kemudian, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
Sebelumnya, jasa tersebut masuk dalam kategori jasa bebas pungutan PPN.
Sementara itu kategori jasa bebas PPN dalam RUU KUP yakni jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering.
Secara total, pemerintah mengeluarkan 11 jenis jasa dari kategori bebas PPN. Dengan demikian, hanya tersisa enam jenis jasa bebas PPN dari sebelumnya 17 jenis jasa.
(TribunnewsWiki/cva)
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tak Cuma Sembako, Sekolah Juga Bakal Dikenakan PPN, dari PAUD hingga Bimbel.
