lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berjanji akan mengurangi angka perkawinan anak.
Pasalnya, angka perkawinan anak di Jateng diprediksi terus mengalami kenaikan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berjanji pihaknya akan mengurusi kasus perkawinan anak tersebut.
Ia mengatakan tidak hanya menurunkan angka kasus, tetapi juga menghapuskan perkawinan anak.
Ganjar menyebut harus ada upaya ekstra keras yang dilakukan pemerintah agar perkawinan anak yang berkorelasi dengan kemiskinan bisa dihilangkan.
Selain peran pemerintah, juga harus ada pemahaman kolektif mengenai bahaya pernikahan anak yang perlu dibangun semua elemen masyarakat, yakni dari pihak akademisi, masyarakat, organisasi masyarakat, dan media.
Jateng memiliki gerakan Jo Kawin Bocah yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jateng.
Gerakan ini mengajak semua elemen untuk bersatu padu memberikan pemahaman bahwa pernikahan anak membawa dampak negatif yang bisa memicu persoalan ekonomi, kehamilan, dan kematian oran gtua.
Ganjar menyampaikan bahwa kebanyakan korban pernikahan anak adalah perempuan.
Ia pun mendengar langsung penuturan dari seorang ibu yang anaknya nikah dini lantaran hamil duluan.
"Pemerintah mempunyai regulasi. Tapi memang kalau pemerintah punya, regulasi bisa masuk kamar tidur? tidak bisa. Ada proses dan melibatkan banyak orang, ada Unicef, ada MUI (pemuka agama)."
Baca: Sebut Pemimpin Jangan hanya di Medsos, Puan Diduga Sindir Ganjar Pranowo?
Baca: Profil Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang Tidak Diundang Dalam Acara PDI Perjuangan
"Orang tua juga punya peran penting dalam pendidikan di luar sekolah," kata Ganjar dalam acara talkshow "Gelar Expo Jo Kawin Bocah" di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (9/6/2021).
Ganjar menuturkan adanya permasalahan anak menikah bukan hanya semata-mata karena keinginan, tetapi juga bisa saja situasi.
Hubungan orang tua yang tidak harmonis, lanjutnya, bisa jadi penyebab anak tidak terurus.
Alasan lainnya adalah orangtua bermasalah hukum dan sosial, serta pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki anak.
Oleh karena itu, ia menegaskan jika kasus perkawinan anak di Jateng tinggi, jangan menyalahkan anak-anak, tetapi juga orang tua.
"Jadi tidak hanya kenakalan anak-anak dan remaja, tapi kenakalan orangtua. Ya kalau kawin bocah tinggi di Jateng yang salah ya gubernurnya karena tidak mendidik, ora usah nyalahke wong (tidak perlu menyalahkan orang lain). Anak-anak butuh pemahaman melalui proses belajar, tidak hanya di sekolah tapi juga rumah dan lingkungan," katanya.
Dibutuhkan ruang-ruang pengaduan atau bercerita perlu dibuka seluas-luasnya agar anak bisa mendapatkan perlindungan dan mempunyai ruang untuk berkeluh kesah.
Sementara itu, Kepala DP3AKB Jateng, Retno Sudewi, memaparkan angka perkawinan anak di Jateng cukup tinggi.
Pada 2019 ada sebanyak 2.049 kasus pernikahan anak, kemudian pada 2020 atau saat pandemi melanda angka meningkat drastis menjadi 12.972.
