lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Bupati Alor Amon Djobo meminta maaf kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini setelah video marah-marahnya viral di media sosial.
Amon mengaku tutur katanya salah dan hanya selisih pendapat saja.
"Ibu Menteri saya minta mohon maaf sikap dan tutur kata saya salah.
Itulah kita ini satu di Jakarta, satu di provinsi, satu di kabupaten kadang ada silang pendapat," ujar Bupati Alor dalam video tersebut seperti dikutip dari KompasTV.
Bupati Alor tersebut juga mengaku membanggakan Risma saat menjadi Wali Kota Surabaya.
"Tetapi saya juga harus meminta maaf pada tokoh nasional. Saya membanggakan ibu Risma saat jadi Walikota Surabaya dulu. Saat pesawat hilang ada satu warga saya yang meninggal," katanya.
Baca: Masih Ada Kesempatan, PT Astra Honda Motor Buka Lowongan Kerja untuk S1, Ada 4 Posisi Tersedia
Baca: Disebut Tak Niat Menikahi Larissa Chou dari Awal, Alvin Faiz Klarifikasi di Instagram: Itu Hoaks
Kronologi
Sebelumnya viral di media sosial video Bupati Alor memarahi staf Kemensos dan menyinggung Mensos Risma.
Saat itu, Bupati Amon tampak sedang duduk di kursi bambu dan memarahi dua orang yang diketahui sebagai staf Tri Rismaharini dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.
Dalam video itu terlihat Amon marah terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian tersebut.
Amon marah, karena bantuan PKH itu diurus oleh DPRD Alor.
Amon menuding, pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor.
Ia pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.
Amon mengaku, akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait itu.
Baca: Trailer Terbaru Hospital Playlist Season 2 Tampilkan Lanjutan Kisah Persahabatan yang Hangatkan Hati
Baca: Rumah Tangga Jun Ji Hyun Diisukan Hancur, Agensi Bakal Polisikan Pembuat Rumor
Amon Djobo tampak tidak peduli dan berjalan meninggalkan staf tersebut usai meluapkan kemarahannya.
Kepada wartawan, Bupati Amon mengakui video yang beredar tersebut adalah dirinya.
Bupati Amon Djobo mengaku kalau ia memang memarahi dua staf Kementerian Sosial yang datang untuk melaporkan terkait bantuan santunan kematian bagi korban bencana Siklon Seroja di wilayah itu.
Pemicu kemarahan itu, katanya, adalah laporan Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada Presiden Jokowi saat pertemuan virtual penanganan bencana di Provinsi NTT dan NTB dengan gubernur dan para bupati yang berlangsung pada 7 April 2021 lalu.
Saat itu Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan kepada Presiden bahwa telah menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Kabupaten Alor melalui DPRD.
Menurutnya, bantuan itu seharusnya disalurkan kepada Pemda, bukan ke DPRD.
Baca: Viral Bupati Alor Marahi 2 Staff Kemensos, Risma Tanggapi Santai dan Jawab Begini
Baca: Sosok Bupati Alor yang Marahi Staff Mensos dan Sepak Terjangnya, Pernah Ancam Tembak Kolonel TNI
"Tanggal 6-7, Presiden pimpin rapat virtual dengan gubernur dua provinsi dan bupati. Menteri Sosial laporkan kirim bantuan lewat DPRD Alor. Itu membuat ketersinggungan kami," kata dia.
Karena itu, kata dia, saat dua staf Kementerian Sosial datang untuk melaporkan soal bantuan tersebut, ia tersulut emosi dan langsung marah.
Ia mengatakan, harusnya bantuan itu diberikan melalui DPRD saja.
"Mereka datang yang 2 orang, bilang ada datang bawa bantuan untuk yang meninggal 15 juta. Itu yang saya marah. Lu kasih di DPRD yang bagi. Kenapa kasih di kami," ujar dia.
PDIP cabut dukungan pada Bupati Alor
Sementara itu, PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur.
Hal ini sebagai buntut viralnya video Bupati Alor Amon Djobo marah-marah kepada dua staf Kementerian Sosial dan menyinggung Mensos Risma.
Pencabutan rekomendasi ini tertuang dalam surat bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 2 Juni 2021.
Baca: Viral Video Bupati Alor Marah hingga Usir 2 Staf Mensos Risma, Ini Alasannya
Baca: Buntut Viral Bupati Alor Marahi 2 Staff Risma soal Bansos, PDIP Resmi Cabut Dukungan
PDIP juga menyatakan mencabut surat bernomor 3628/IN/DPP/XI/2017 pada 30 November 2017 mengenai rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Pilkada Serentak 2017.
DPP PDIP menginstruksikan DPC PDIP Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh pimpinan dan anggta Fraksi PDIP di DPRD Alor terkait pencabutan rekomendasi dan dukung yang telah dilakukan.
DPP PDIP pun menyatkan akan memberikan sanksi organisasi kepada kader yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas di luar dari kebijakan yang telah diambil partai.
(Tribunnewswiki.com/Saradita)
