lihat foto
Tapi ada badan baru berupa Badan Riset dan Inovasi Nasional yang melekat. Kementeriannya menjadi Kemenristek/BRIN.
Kini Jokowi kembali mengutak-atik kementerian ini.
Baca: Sekolah Tatap Muka Bakal Dimulai Juli 2021, Wakil Ketua DPR Minta Kemendikbud Lakukan Pengkajian
Fungsi Ristek kini justru digabung ke Kemendikbud menjadi Kemendikbud dan Ristek.
Belum jelas bagaimana nasib BRIN setelah penggabungan ini, apakah digabung di bawah Kemendikbud dan Ristek atau menjadi satu badan tersendiri.
Tak jelas juga bagaimana nasib Bambang Brodjonegoro maupun Nadiem Makarim setelah peleburan ini.
Entah siapa di antara mereka yang akan memimpin kementerian baru itu.
Demikian juga soal lembaga baru bernama Kementerian Investasi.
Pihak Istana tak merespons saat ditanya soal nomenklatur kementerian dan perubahan posisi menteri itu.
Begitu juga Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, menolak menjawab hal itu saat ditanya dalam jumpa pers di kantor KSP, Gedung Bina Graha, Komple Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (9/4).
Seiring persetujuan DPR terkait rencana pemerintah merombak dan menambah nomenklatur baru di pemerintahan, isu kocok ulang kabinet (reshuffle) pun kembali mengemuka.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno mengatakan reshuffle hampir pasti dilakukan setelah adanya perubahan kursi kepemimpinan tingkat menteri di kabinet.
"Konsekuensinya demikian (reshuffle). Kita tunggu saja," kata Hendrawan.
Meski begitu, ia mengaku belum tahu kapan reshuffle digelar.
Baca: Menristek Bambang Brodjonegoro Ungkap Fakta Penyebab Kasus Virus Corona Tak Kunjung Turun, Apa Itu?
Tanggapan Anggota DPR
Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Syaifudian menyerahkan keputusan kepada Jokowi siapa yang akan ditunjuk menjadi menteri setelah dua kementerian itu digabung.
Hanya saja, ia mengusulkan dan menyebut akan baik jika Nadiem Makarim yang saat ini menjabat Mendikbud dapat memimpin kementerian tersebut.
”Karena porsi tanggung jawab yang ada saat ini di Kemendikbud jauh lebih luas, maka sewajarnya Mendikbud (Nadiem Makarim) yang akan me-lead. Sementara BRIN akan menjadi badan independen di bawah Presiden, juga perlu pemimpin yang kompeten, sebagai info, faktanya 90 persen penelitian dilakukan perguruan tinggi," kata Hetifah.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai penggabungan tersebut bakal membebani kerja Kemendikbud.
"Pasti ini pasti menambah beban bagi Kemendikbud. Karena kan sebelumnya kan sudah pisah dikti ristek, terakhir nambah dikti, sekarang nambah ristek. Yang pasti beban, pasti ada tambahan beban," kata Huda kepada wartawan, Jumat (9/4).
Politikus PKB itu mengatakan penggabungan kementerian selalu memiliki masalah restrukturisasi.
