lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebut dirinya sudah layangkan teguran dan sanksi tegas terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Tito mengatakan, sanksi tersebut diberikannya setelah Lukas ketahuan pergi ke Papua Nugini melalui jalur tradisional atau jalan tikus.
Hal itu pun berdampak pada pendeportasian Lukas Enembe dari Papua Nugini.
"Sementara saya sudah berikan sanksi teguran keras," kata Tito di Jayapura, Senin (5/4/2021).
Menurutnya, apapun alasan dari yang bersangkutan tidak bisa dibenarkan.
Terlebih lagi, Lukas Enembe sebagai pejabat publik.
Sehingga tidak boleh menyalahi aturan, apalagi pergi melewati jalur tikus atau ilegal.
"Saya sudah sampaikan, apa pun alasannya, langkah itu salah, tidak sesuai aturan yang ada pergi tanpa izin, apalagi di tengah situasi pandemi," kata Tito.
Tito menegaskan, selama ini Kementerian Dalam Negeri selaku otoritas yang mengeluarkan izin tidak pernah menghalangi kepala daerah untuk ke luar negeri, apalagi untuk kepentingan berobat.
Sehingga, mestinya tidak ada alasan lagi dari yang bersangkutan untuk melanggar aturan tersebut.
"Sampai hari ini Pak Gubernur (Lukas Enembe) tidak pernah mengajukan izin ke Kemendagri, tidak pernah. Kalau memang urgent sekali, komunikasi dengan saya sebagai otoritas yang memberikan izin, setelah itu surat menyusul, makanya ini saya mau temuin," sambung Tito.
Seperti diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe belum lama ini dideportasi dari Papua Nugini.
Pasalnya, selama dua hari tinggal di negara tersebut yang bersangkutan tidak mengantongi dokumen perjalanan resmi.
Baca: Profil Lukas Enembe, Gubernur Papua yang Dideportasi dari Papua Nugini Akibat Tak Bawa Dokumen Sah
Baca: Imigrasi Papua Akan Selidiki Cara Lukas Enembe Bisa Masuk ke Papua Nugini melalui Jalur Tikus
Dari pengakuan Lukas, kepergiannya ke Papua Nugini saat itu untuk berobat.
"Saya pergi untuk terapi saraf kaki, kalau saraf otak kita sudah terapi di Jakarta. Sama-sama konsul saya di sana, sejak hari pertama," ujar Lukas.
Saat menyeberang ke negara tetangga itu ia menggunakan jalur tikus dan memanfaatkan jasa tukang ojek untuk mengantar di wilayah perbatasan.
Pengakuan tukang ojek yang antar Lukas Enembe
Lukas pergi ke Papua Nugini bersama kerabatnya berinisial HA dan seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya pada Rabu (31/3/2021) siang.
Saat melewati jalur tikus itu ia menggunakan jasa ojek.
Seorang pengemudi ojek, Hendrik (bukan nama sebenarnya) mengakui hal itu.
"Ada tiga orang, sebelum antar, sempat ketiganya jalan kaki yang kemudian saya antar padahal sudah mau dekat dengan tujuan mereka masuk ke PNG," kata Hendrik di Jayapura, Jumat (2/4/2021).
Setelah mengantarkan ketiganya, ia dan rekannya lalu diberi upah sebesar Rp 100.000.
"Saya dikasih Rp 100.000 padahal biasanya sekali angkut penumpang hanya dua Kina (mata uang PNG) kalau dirupiahkan hanya Rp 7.000, Namun pada akhirnya saya terima dan berbagi dengan teman," kata Hendrik.
Dilaporkan ke Pos Satgas 131
Saat mengantarkan Lukas dan kerabatnya ke perbatasan PNG itu, rekannya curiga jika itu sang gubernur.
Oleh karena itu, rekan pengemudinya melaporkannya ke Pos Satgas 131.
Setelah dua hari tinggal di PNG, Lukas dan kerabatnya lalu dideportasi karena tidak mengantongi surat secara legal.
Sementara itu, Sementara Konsulat RI untuk Vanimo, Allen Simarmata membenarkan kejadian tersebut.
Meski tidak mempunyai dokumen resmi, Lukas beserta rombongannya diketahui tinggal di Hotel Vanimo.
"Beliau dua hari di sana, saya baru tahu kemarin," kata dia.
Baca: Dideportasi dari PNG karena Illegal Staying, Gubernur Papua Lukas Enembe Dijemput Petinggi Demokrat
Baca: Viral di Twitter, Gubernur Papua Lukas Enembe Diketahui Pergi ke Papua Nugini secara Ilegal
Jalur tikus diselidiki Imigrasi
Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Novianto Sulastono mengatakan pihaknya akan menyelidiki bagaimana Gubernur Papua Lukas Enembe bisa menyeberang ke negara tetangga Papua Nugini secara ilegal.
Sebelumnya, Lukas Enembe mengaku menggunakan ojek melintasi jalur tradisional atau "jalur tikus" menuju vanimo, Papua Nugini. Ia didampingi dua kerabatnya.
"Jam berapa (berangkatnya) dan dari mana beliau melintas, tentunya akan kita dalami. Dan sebagai pejabat negara tentu beliau paham (aturan)," kata Novianto Sulastono di Jayapura, Jumat (02/04/2021).
Imigrasi Jayapura sebelumnya mengatakan, pihak pemerintah Papua Nugini memutuskan mendeportasi orang nomor satu se-Papua, Gubernur Lukas Enembe, lantaran tidak memiliki dokumen resmi. Sehingga, disebut "illegal stay".
Pada prosesnya, Konsulat Jenderal RI untuk Vanimo mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Pasport (SPLP) yang hanya digunakan selama satu kali. "Jadi yang deportasi itu Pemerintah Papua Nugini," katanya.
Baca artikel lain soal kasus deportasi Lukas Enembe di sini.
(TribunnewsWiki.com/Restu, Kompas.com/Dhias Suwandi)
